Program 100 Hari, BKKBN Sediakan Alat Kontrasepsi Gratis

Jakarta - Badan Koordinasi Keluarga Besar Nasional (BKKBN) menyediakan alat kontrasepsi gratis untuk masyarakat yang kurang mampu, seperti kondom dan IUD. Program ini merupakan program 100 hari BKKBN. Hal ini dikatakan Kepala BKKBN DR.Sumarjati Arjoso sesuai buka puasa di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti, Jl. Tendean, Jaksel, Rabu (10/11/2004)."Kita promosikan kita bikin surat ke Depkes dan instansi terkait lainnya bahwa BKKBN menyediakan alat kontrasepsi gratis. Silahkan gunakan secara gratis juga dan minta ke depkes supaya pelayanannya juga gratis," jelas Sumarjati.Masyarakat bisa mendapatkan alat dan obat kontrasepsi secara gratis di pusat-pusat pelayanan kesehatan pemerintah seperti puskesmas, klinik, rumah sakit dan sebagainya. Program kedua adalah pemberdayaan masyarakat, yang dikenal sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk mendapatkan kredit. "Ini masih perlu dibahas lebih lanjut mengenai pemberian kredit," ungkap Sumarjati. Sedangkan program ketiga yang lebih kongkret adalah untuk HIV/AIDS, BKKBN memperkenalkan kondom dual protection. Kondom ini bisa digunakan untuk KB dan melindungi dari penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS."Ini sudah disepakati dengan menko kesra, dan akan menyerahkan untuk Papua yang dibagi di lima lokalisasi, yaitu Merauke, Jayapura, Sorong, Biak dan Timika,"Sementara itu, Indonesia juga menurut Sumaryati dinilai sukses melaksanakan program International Conference on Population and Development (ICPD). Program ini adalah program PBB dalam hal kependudukan. Sasaran ICPD pada tahun 2015 akan terjadi pertumbuhan penduduk yang seimbang, khususnya mengenai pengurangan tingkat kesuburan secara universal. Indonesia dinilai sukses dalam mengurangi tingkat kematian bayi dan anak tetapi kemajuan tidak terjadi dalam tingkat harapan hidup dan pengurangan kematian ibu karena melahirkan. Sumarjati mengatakan masalah kematian ibu ini kompleks. Angka kematian ibu hingga kini tercatat 307 kematian dalam 100.000. "Sebetulnya masalah ini memerlukan penyelesaian lintas sektoral. Bagaimana dia dilapangan waktu dia hamil apakah anemia atau tidak, apakah saat hamil diperiksa, bahkan mulai dari remaja apakah dilakukan konsultasi pra nikah terlebih dahulu. Karena di Indonesia masalah kekurangan gizi masih tinggi," ungkapnya. Sumarjati dalam kesempatan yang sama juga meminta agar nama BKKBN diganti menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Nerencana Nasional suapaya lebih luas lingkupnya. "Karena kalau kita bicara kependudukan, kita bicara kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk," jelasnya.Sumarjati mengaku pihaknya telah bertemu dengan menko kesra, men pan dan wapres. "Kita sudah bertemu, dan kelihatannya mereka mendukung, memang ini wacana, tetapi siapa tahu," demikian Sumarjati. (dni/)