MRT Dikeluhkan Polisi, Dishub Mengaku Sudah Sering Koordinasi

Jakarta - Polisi mengeluhkan pembangunan proyek MRT yang peletakan batu pertamanya baru saja diresmikan Gubernur Jokowi. Polisi menilai kurangnya koordinasi masalah pembangunan proyek yang bisa membuat Jakarta macet itu. Dinas Perhubungan Jakarta yang juga bertugas kelancaran lalu lintas mengaku sudah sering melakukan koordinasi.

"Kita sudah sering koordinasi, biasanya kita kirimkan undangannya ke Dirlantas Polda Metro Jaya. Kan biasanya itu diwakilkan," kata Kadishub Udar Pristono kepada detikcom, Kamis (24/10/2013).

Pristono mengatakan, unit yang biasanya datang untuk koordinasi adalah Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Ditlantas Polda Metro Jaya. "Ini kan yang mengeluh dari Subdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya, ini unit yang berbeda dari yang biasa kita koordinasi," katanya.

Pristono mengatakan, Rabu depan pihaknya akan menggelar lagi rapat koordinasi dengan kepolisian. Hal ini untuk lebih memperjelas rekayasa lalu lintas selama proyek tersebut berlangsung. "Rabu kita akan koordinasi lagi yang lebih besar," katanya.

Dishub telah menyiapkan tiga langkah untuk mengatasi kemacetan akibat proyek senilai Rp 17 triliun tersebut. Langkah-langkah ini dinamakan Traffic Management During Construction (TMDC). Langkah pertama adalah dengan mempertahankan jumlah lebar jalan dan lajur jalan selama pembangunan MRT. Pristono mencontohkan jika pembangunan MRT ini menyita satu lajur di bagian kiri atau kanan jalan maka harus diganti. Caranya dengan melakukan pelebaran jalan di sekitar proyek itu. Proyek semacam ini sedang berjalan di Jl Fatmawati, Jaksel.

Langkah kedua menghindari kemacetan adalah dengan melakukan proses bongkar muatan konstruksi di proyek itu pada malam hari sehingga ruas jalan tidak tersita oleh truk-truk yang parkir. "Bongkar muatannya pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB jadi pagi harus beres," katanya.

Langkah ketiga yang dilakukan adalah dengan melakukan pendistribusian arus lalu lintas dengan cara menggunakan ruas jalan yang sejajar. Pristono mencontohkan pembangunan MRT di Jl Fatmawati maka arus lalu lintas akan diarahkan ke Jl Antasari atau ke Kemang.

Pristono mengatakan, kontraktor proyek itu juga akan menyediakan petugas yang bertugas untuk mengatur lalu lintas di sekitar proyek tersebut. Petugas ini akan ikut membantu mengatur lalu lintas di sekitar proyek tersebut.

"Rambu-rambu juga akan kita siapkan sehingga bisa memeri informasi pada pengguna jalan," katanya.

Dishub telah menyiapkan tiga langkah untuk mengatasi kemacetan akibat proyek senilai Rp 17 triliun tersebut. Langkah-langkah ini dinamakan Traffic Management During Construction (TMDC). Langkah pertama adalah dengan mempertahankan jumlah lebar jalan dan lajur jalan selama pembangunan MRT. Pristono mencontohkan jika pembangunan MRT ini menyita satu lajur di bagian kiri atau kanan jalan maka harus diganti. Caranya dengan melakukan pelebaran jalan di sekitar proyek itu.

"Misalnya jalan lebarnya 22 meter nanti harus tetap 22 meter. Caranya dengan menggeser jalan ke kiri atau ke kanan. Jadi nanti lebarnya bisa tetap," kata Pristono kepada detikcom, Jumat (11/20/2013).

Langkah kedua menghindari kemacetan adalah dengan melakukan proses bongkar muatan konstruksi di proyek itu pada malam hari. Sehingga ruas jalan tidak tersita oleh truk-truk yang parkir. "Bongkar muatannya pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB jadi pagi harus beres," katanya.

Langkah ketiga yang dilakukan adalah dengan melakukan pendistribusian arus lalu lintas dengan cara menggunakan ruas jalan yang sejajar. Pristono mencontohkan pembangunan MRT di Jl Fatmawati maka arus lalu lintas akan diarahkan ke Jl Antasari atau ke Kemang. "Ini untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi pengerjaan tersebut," katanya.

Pada Rabu (23/10), Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengadakan acara media briefing menjaga kelancara lalin selama proyek MRT dan monorel. Dalam acara ini Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Irfan Prawira mengeluhkan masalah koordinasi masalah proyek tersebut. Menurutnya, PT Jakarta MRT sebagai penanggung jawab juga dinilai kurang komunikatif karena tidak mengabari polisi mengenai ruas-ruas jalan yang terkena dampak akibat proyek tersebut.

"Akhirnya kami kirim surat ke MRT, saya sampaikan, kita tahu Anda calon pahlawan bangsa yang akan membuat Jakarta nggak macet. Tapi kalau pahlawan jangan adigung adiguna, belagu, sehingga kanan kiri nggak diperhatikan. Kalian calon pahlawan, makin low profile makin bagus," ujar Irfan.

Jokowi menghadiri peletakan batu pertama pembangunan MRT pada 10 Oktober 2013 di taman di Dukuh Atas, tepatnya di depan restoran Sizzler. Keluhan kemacetan terkait megaproyek ini yang sudah terdengar datang dari pengguna jalan di Jl Fatmawati, Jaksel.

(nal/nrl)