Tak Cukup Pada Pawangnya, Jokowi Juga Harus Razia Bandar Monyet

Jakarta - Organisasi pemerhati hewan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Joko Widodo untuk membebaskan Jakarta dari praktik topeng monyet pada tahun 2014 mendatang. Namun sebaiknya, pemberantasan tersebut tidak hanya sampai di pawang monyet saja, tapi juga ke bandar.

"Kami apresiasi langkah pemerintah yang mulai memperhatikan isu lingkungan satwa, dengan membersihkan topeng monyet di Jakarta," ujar Koordinator JAAN Indonesia, Pramudya saat berbincang-bincang, Rabu (23/10/2013).

Pramudya juga meminta program atau wacana Jakarta Bebas Monyet tidak hanya terhenti dalam satu langkah saja. Melainkan sampai dengan akar permasalahan.

"Tentu ke depan setelah razia pawang monyet atau pemain topeng monyet pemerintah juga memberantas pemilik serta bos-bos dari pawang monyet tersebut. Hal itu dapat dilakukan setelah melakukan pendataan pawang monyet sehingga akan diketahui siapa bos atau koordinator," tuturnya.

Berdasarkan riset yang dilakukannya di Jakarta, bisnis permainan topeng monyet terkordinir. Bahkan setiap satu kordinator memiliki puluhan primata tersebut.

"Oleh pemilik monyet, monyet tersebut akan disewakan ke orang lain untuk menjadikan pekerjaaan, bahkan satu kordinator bisa memiliki 20 sampai 30 monyet," tuturnya.

Pram mengatakan, oleh karena itu pemerintah harus tidak berhenti pada pawang monyet yang perorangan. Tapi juga harus menyentuh kepada bos-bos atau koordiantornya.

"Jadi jangan sampai orang kecil saja, akan tetapi pemiliki bahkan bos-bos atau kordinator pawang tompeng monyet harus diberantas," tandasnya.

(edo/rmd)