Agung Minta Istilah Koalisi Kerakyatan-Kebangsaan Distop

Jakarta - Istilah Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan yang tenar di DPR membuat Ketua DPR Agung Laksono risih. "Kami minta istilah itu tidak dikembangkan," tegasnya."Sebetulnya, kami tidak mengenal Koalisi Kerakyatan maupun Koalisi Kebangsaan. Yang kami kenal adalah alat-alat Dewan yaitu fraksi-fraksi. Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan hanya dikenal dan dipersiapkan untuk pilpres saja, sekarang tidak ada lagi," sambung Agung.Agung menyatakan hal itu saat menjawab pertanyaan tentang konflik internal antardua kelompok di DPR. Agung dicegat usai menghadiri sebuah acara di Istana Negara, Jakpus, Rabu (10/11/2004)."Jika masih ada konflik, itu dilakukan fraksi-fraksi dan saya kira biarkan saja. Tetapi bagi Dewan yang kami kenal adalah fraksi, bukan koalisi-koalisi," tegasnya lagi.Ditanya tentang keributan dalam rapat paripurna DPR Selasa sore kemarin, orang Golkar ini menjelaskan, akar masalahnya adalah adanya fraksi yang tidak menerima dibacakannya usulan interpelasi. "Dalam Tatib Dewan, setiap surat yang masuk ke pimpinan DPR wajib dibacakan, sehingga yang tahu tidak hanya pimpinan Dewan tapi seluruh anggota Dewan. Dan itu bukan merupakan keputusan Dewan. Masih akan diproses lagi melalui badan-badan yang ada di DPR. Jadi masih panjang prosesnya sebelum menjadi keputusan Dewan," urainya.Bagaimana solusi konflik antarkelompok di DPR? "Yang kami lakukan sekarang adalah pedekatan per fraksi supaya mencair dan memang pada awal bulan ini masih ada bekas-bekas yang terkait dengan pilpres. Tapi sambil berjalan kita akan selesaikan masalah itu," demikian Agung. (nrl/)