"Sebaiknya Densus Antikorupsi diberikan skala prioritas, artinya jenis atau macam korupsi yang akan ditangani dan periode kerja Densus," kata pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/10/2013).
Menurut dia, apapun istilah dan penggunaan nama satuan khusus pemberantasan korupsi patut diberikan apresiasi. Karena sesuai dengan tujuan negara dalam memerangi korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di dalam hal ini, profesor hukum yang juga terlibat dalam pembentukan Undang-undang KPK berkaca dalam satuan tugas (Satgas) penanganan korupsi di Kejaksaan Agung. "Meskipun Kejaksaan sudah memiliki Pidsus Tipikor gedung bundar (sebutan markas Pidsus di Kejagung),"kata Indriyanto.
Adapun skala prioritas yang dimaksud Indriyanto adalah seperti subyek pelaku atau aparatur negara mana yang akan dijadikan subyek, jenis korupsi, tingkat kesulitan pembuktiannya di atas rata-rata, "Atau jumlah dugaan kerugian negara ditentukan kisarannya," terang dia.
(ahy/lh)
