Densus Antikorupsi Polri Harus ada Skala Prioritas Kasus

Densus Antikorupsi Polri Harus ada Skala Prioritas Kasus

Andri Haryanto - detikNews
Selasa, 22 Okt 2013 11:06 WIB
Jakarta - Banyak yang menyambut positif wacana pembentukan Datasemen Khusus (Densus) Antikorupsi oleh Polri. Agar dalam tugas kelak tidak berbenturan dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri, harus ada penegasan klasifikasi dan prioritas kasus yang ditangani.

"Sebaiknya Densus Antikorupsi diberikan skala prioritas, artinya jenis atau macam korupsi yang akan ditangani dan periode kerja Densus," kata pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/10/2013).

Menurut dia, apapun istilah dan penggunaan nama satuan khusus pemberantasan korupsi patut diberikan apresiasi. Karena sesuai dengan tujuan negara dalam memerangi korupsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di lain sisi, dia optimistis bila kelak satuan ini dibentuk, maka tidak akan berbenturan dengan kinerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri. "Karena sudah ada skala prioritas yang akan menentukan efektifitas dan effisiensi penanganan korupsi dari Densus," terangnya.

Di dalam hal ini, profesor hukum yang juga terlibat dalam pembentukan Undang-undang KPK berkaca dalam satuan tugas (Satgas) penanganan korupsi di Kejaksaan Agung. "Meskipun Kejaksaan sudah memiliki Pidsus Tipikor gedung bundar (sebutan markas Pidsus di Kejagung),"kata Indriyanto.

Adapun skala prioritas yang dimaksud Indriyanto adalah seperti subyek pelaku atau aparatur negara mana yang akan dijadikan subyek, jenis korupsi, tingkat kesulitan pembuktiannya di atas rata-rata, "Atau jumlah dugaan kerugian negara ditentukan kisarannya," terang dia.

(ahy/lh)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini