Pemprov DKI Dianggap Lamban

Jakarta - Selain persoalan internal antara PT Jakarta Monorail dengan PT Adhi Karya terkait 200 tiang beton lama senilai Rp 200 miliar yang belum terselesaikan, sederet masalah lain juga muncul seiring dimulainya lagi pengerjaan proyek monorel.

Permasalahan yang perlu secepatnya diperhatikan oleh pemerintah provinsi DKI adalah soal kemacetan akibat proyek monorel. Masyarakat ibu kota mengkhawatirkan dampak pembangunan monorel.

Sebagai pengguna jasa angkutan transportasi bus, sebagian warga bingung kalau nanti akses jalan ada yang dialihkan. Sejauh ini belum ada informasi yang jelas dari Pemprov DKI terutama Dinas Perhubungan.

"Tidak ada infonya sampai sekarang. Kalau macet, semoga saja ada insentif dari pemerintah dikasih bus gratis tambahan ke lokasi kerja yang ada proyeknya,” ujar warga Kampung Melayu, Jakarta Timur, Vera Puspita, 26, yang bekerja di bilangan Kuningan kepada detikcom, Sabtu lalu.



Hal serupa dilontarkan Agus Sulaeman, 25. Warga yang berdomisili di Taman Mini, Jakarta Timur, ini berharap ada bantuan insentif transportasi dari Pemprov DKI kalau memang ada pengalihan arus.

“Bayangin saja ada proyek MRT. Eh, ini ada lagi monorel. Bagaimana nanti itu macetnya. Yang galian lubang saluran got aja macet total, apalagi kayak yang begini," kata dia yang bekerja di kawasan Sudirman kepada detikcom, Jumat lalu.

Agus mengritik kebijakan Pemprov dan operator proyek monorel yang terkesan tidak proaktif melakukan sosialisasi terhadap warga. Padahal, proyek ini sudah direncanakan sejak lama namun minim informasi.

Ia pun berharap Pemprov memikirkan potensi kemacetan yang parah. “Jakarta itu sudah parah macetnya, jangan dibikin tambah parah. Dijamin gak nanti ada monorel itu macet berkurang. Ada busway saja bikin tambah macet,” ujarnya.

Begitupun dengan Andriyani, 24, warga Pejaten, Jakarta Selatan, yang berkantor di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ia pun berharap Pemprov menuntaskan segala persoalan dan tidak membuat masyarakat ragu terhadap proses pembangunan monorel.

"Persoalan mengantisipasi kemacetan parah harusnya menjadi prioritas utama Gubernur DKI Joko Widodo," tegasnya kepada detikcom, Sabtu lalu. “Kalau sekarang sosialisasinya kayaknya telat. Aturan dari dulu-dulu,” ujarnya ketus.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan berpendapat PT Jakarta Monorail dan Pemprov DKI terutama Dishub seharusnya cekatan dan sosialisasi minimal enam bulan sebelum groundbreaking dua proyek ini.

Namun, dia memandang terkesan lamban dan kurang memprediksi respons masyarakat. “Bisa dibayangin ini macetnya bagaimana? Sampai sekarang gak ada sosialisasi pengalihan arus karena dua proyek itu,” ujar Azas kepada detikcom, Jumat pekan lalu.

(brn/brn)