Kejati Ungkit Politik Uang Pemilihan Gubernur Bali 2003

Kejati Ungkit Politik Uang Pemilihan Gubernur Bali 2003

- detikNews
Selasa, 09 Nov 2004 17:00 WIB
Denpasar - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akan mengungkit kasus politik uang pemilihan Gubernur Bali tanggal 6 Agustus 2003 yang melibatkan 39 orang anggota FPDIP DPRD Bali masa bakti 1999-2004. Sikap Kejati tersebut disampaikan salah seorang saksi kunci yang membongkar dugaan politik uang usai pemungutan suara, Gde Pande Soebrata. Rekannya, Wayan Nuastha juga siap membeberkan kembali kasus tersebut. Sebelumnya, mereka dipecat sebagai anggota FPDIP DPRD Bali oleh PDIP Bali karena membongkar kasus tersebut beberapa hari usai pemilihan."Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh petugas Kejati Bali Kusuma Yudha untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan money politics pemilihan Gubernur Bali di Kejati Bali, Kamis (11/11/2004)," kata Soebrata kepada wartawan di Warung Nang Lecir, Jalan Tjok Kapten Tresna, Denpasar, Bali, Selasa (9/11/2004). Soebrata mengatakan, travel check senilai Rp 50 Juta dibagi-bagikan kepada seluruh anggota FPDIP pada saat dikarantina di Hotel Bali Cliff, Nusa Dua. Travel check tersebut itu dibagikan oleh Bendahara DPD PDIP Bali Ida Bagus Astawa Manuaba pada pukul 03.00 pagi, tanggal 6 Agustus 2003 atau beberapa jam sebelum pemungutan suara di DPRD Bali. PDIP pun berjanji akan memberikan sisa uang Rp 100 juta jika paket mereka telah lolos uji publik."Kejati mengatakan akan serius mengungkap kasus ini karena mendapat instruksi dari Kejaksaan Agung RI," katanya.Soebrata mengaku telah memegang beberapa barang bukti money politics tersebut. Di antaranya, surat pengakuan dari anggota FPDIP menerima travel check senilai Rp 50 juta dan tanda bukti penukaran travel check di Bank International Indonesia (BII).Sementara itu, Nuastha mengatakan PIDP membagikan travel check agar anggota FPDIP agar memilih paket calon gubernur Dewa Made Beratha dan calon wakil gubernur IGN Alit Kesuma Kelakan. Beratha dan Kelakan saat ini masih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali."Saya juga siap menjadi saksi ada dugaan money politics karena pada waktu itu saya juga mendapat bagian travel check," demikian Nuastha. (nrl/)


Berita Terkait