Kritikan dan Saran untuk Jokowi

Jakarta - Penyelenggaraan Kaki Lima Night Market yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Namun, pergelaran yang baru berlangsung dua kali itu juga tak lepas kritikan.

Minimnya bangku dan toilet dikeluhkan warga. “Kita enggak bisa duduk sambil menunggu hujan reda karena gak ada bangku buat pengunjung," kata Ayu, warga Bekasi, Sabtu (12/10/2013) malam.

Dia juga mengeluhkan sulit mencari toilet ketika hendak buang air kecil. "Toiletnya juga sedikit ya,” ujar Ayu yang datang bersama teman-temannya.

Di sisi pedagang juga mengeluhkan sejumlah kekurangan fasilitas. Dadan, penjual taoge goreng, mengaku mengalami penurunan omzet di penyelenggaraan yang kedua salah satunya karena faktor kesalahan teknis.

“Waktu yang hari pertama saya di depan, tapi ini enggak tau dapatnya di belakang. Terus gak ada tenda dan lampu, padahal hari ini kan hujan,” kata Dadan mengeluh.



Pedagang aneka kerajinan tangan, Kenton, mengaku kekurangan sarana yang memadai untuk menggelar dagangannya. "Saya kebagian meja yang belum ada lampunya,” ujarnya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai pergelaran Jakarta Night Market seperti itu memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan secara luas.

Karena itu dia mengharapkan Pemprov DKI bisa memperluas kegiatan tersebut ke lima wilayah ibu kota sehingga tidak hanya fokus di satu tempat di seputar Monas saja.

Misalnya, Sarman menyebutkan, di depan masing-masing kantor wali kota di setiap wilayah ataupun di dekat areal obyek wisata seperti misalnya Ragunan atau Taman Mini Indonesia Indah.

Selain bisa dijangkau masyarakat luas, cara ini juga lebih potensial untuk memberi kesempatan bermunculan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini minim peluang. "Pilih dan seleksi pedagang yang tampil," kata dia kepada detikcom, kemarin.

Adapun Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin mengakui penyelenggaraan sudah bagus meski baru digelar dua kali. Namun, yang perlu diingatkan adalah soal keterjangkauan agar tidak berubah dan menyulitkan masyarakat.

Misalnya, harga yang berubah menjadi agak mahal. "Terus dievaluasi setelah pelaksanaan oleh Pemprov apa sih yang kurang," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat dihubungi detikcom kemarin.

(brn/brn)