Kritik atas praktek politik dinasti terus bergulir pasca terendusnya korupsi yang menjerat keluarga dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menilai, pemerintahan tanpa dinasti saja bisa korup, apalagi yang membangun dinasti.
"Kalau tidak dinasti saja bisa korupsi, maka yang dinasti lebih memungkinkan lagi karena kekuasan yang menggurita dan membuat jaringan luar biasa banyak dan beragam. Hal itu semakin menghadirkan power tend to corrupt," kata ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid saat berbincang, Kamis (17/10/2013).
Menurut Hidayat, dalam semangat era reformasi saat ini dimana agenda utamanya adalah memberantas KKN, mestinya politik dinasti itu dihindari. Tapi hindarinya harus berdasarkan hukum karena tidak ada produk hukum yang melarang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"RUU Pilkada, kami dukung pengaturan semacam ini sehingga politik kita berdasarkan hukum," imbuhnya soal usulan larangan politik dinasti di RUU Pilkada.
Namun, bagi Hidayat politik dinasti juga tak bisa sepenuhnya disalahkan karena ada peran rakyat dalam membangun politik dinasti. Rakyat sepenuhnya memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya.
"Rakyat yang punya hak pilih, mereka bisa jadi bagian dari politik dinasti. Diimingi berapapun kadang rakyat tutup mata, mungkin dapat berapa ribu rupiah, dapat berapa kilogram beras, jalan diaspal. Sekarang rakyat yang harus koreksi, menjadi bagian dari solusi," papar Hidayat.
Selain itu, keluarga dinasti pun harus melakukan evaluasi ke dalam, apakah dinasti itu sesuai dengan keinginan rakyat. Jangan sampai anggota keluarga yang memimpin justru mempermalukan keluarga sendiri.
"Daripada permalukan keluarga sendiri dari lingkar dalam harus mewanti-wanti jangan sampai keluarga dicalonkan ternyata tak berkualitas dan justru mempermalukan keluarga," ucap Hidayat.
(iqb/fdn)