.webp)
"Politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan tak jarang pula melakukan KKN. Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," kata ketua DPP PKB Marwan Ja'far dalam pesan singkat, Rabu (16/10/2013).
Menurutnya, politik dinasti harus dibatasi, jangan sampai terulang terus di kemudian hari. Meskipun, semua warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik. Ini semata-mata demi kepatutan politik yang sehat dan dinamis.
"Meskipun berpolitik merupakan hak asasi setiap orang, politik dinasti sangat tidak baik bagi penyegaran demokrasi dan tidak baik pula untuk regenerasi politik," tuturnya.
"Terlebih, prosesnya tanpa melalui kaderisasi, dedikasi, dan asal comot saja, mumpung masih keluarga," imbuh ketua Fraksi PKB itu.
Marwan menyatakan dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik. Kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.
"Pergantian kekuasaan (dinasti) hanya akan diberikan kepada anggota keluarga dan menyingkirkan orang lain, tanpa melalui proses yang fair dan bijaksana," ujarnya.
Dinasti politik juga dianggap merusak rencana besar reformasi birokrasi. Jangan sampai birokrasi menjadi korban keserakahan demi membangun politik dinasti yang tidak sehat. Birokrasi yang tidak reformatif akan berdampak pada munculnya budaya nepotisme.
"Dalam konteks dinasti politik cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Siapa yang mempunyai fasilitas lebih banyak, uang lebih banyak, kekuatan dan pengaruh politik keluarga, itulah yang akan memenangkan pertarungan politik, baik perebutan eksekutif di daerah (pemilukada), pemilu legislatif, dan lain-lain," kritiknya.
(/fdn)
