Kasus Pergantian Panglima TNI Bisa Perburuk Citra SBY

Solo - Pengamat politik dan militer MT Arifin menilai tarik ulur proses pergantian kepemimpinan TNI akan semakin memperburuk komunikasi politik antara legislatif dengan eksekutif. Ekses yang ditimbulkan berpotensi merapuhkan kinerja pemerintahan serta memperburuk citranya."Pak Endriartono sendiri terkesan bersikap maju mundur, presiden yang baru juga terlalu merepotkan diri sendiri dengan pencabutan surat dan melarang pejabat mendatangi DPR. Selain itu dalam kasus Pak Tarto ini juga timbul kesan bahwa kepemimpinan TNI itu menjadi bagian dari pergantian kepemimpinan politik di pemerintahan," ujarnya kepada wartawan di Solo, Selasa (9/11/2004).Menurut Arifin, DPR juga sah saja kalau mengajukan hak interpelasi. Dengan kondisi itu maka proses pergantian kepemimpinan TNI kali ini seakan-akan menjadi kental dengan muatan politis. "Pertanyaanya siapa yang mempolitisir karena memang semua pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan strategi tersendiri dalam memperjuangkan agendanya," lanjutnya.Menurutnya, lebih baik Presiden SBY mempersilakan DPR memproses pergantian TNI karena memang Sutarto telah mengajukan pengunduran diri di akhir pemerintahan Megawati. Dengan demikian, kata Arifin, SBY tidak semakin mempertegang komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif yang selama pemerintahannya dinilai berjalan kurang lancar.Menurut Arifin, melihat tanda-tanda awal ketegangan-ketegangan yang terjadi antara pemerintahan baru dengan berbagai kalangan bisa menjadi salah satu tolok ukur bahwa ke depan pemerintah yang dipimpin Yudhoyono tersebut tidak tertutup kemungkinan menjadi pemerintahan yang rapuh.Karena itulah diharapkan sejak awal Yudhoyono bisa menjalin hubungan baik dengan tidak banyak membuat persoalan kepada berbagai kalangan dan lembaga tinggi negara lainnya, termasuk dalam kasus pergantian kepemimpinan TNI kali ini."Tidak perlu mencabut surat Presiden Megawati, tidak perlu pula melarang Jenderal Ryamizard datang ke DPR seperti beberapa hari lalu itu. Dampaknya justru ke presiden sendiri. Masih banyak tugas besar yang harus segera diselesaikan presiden. Kosongnya posisi Kepala BIN misalnya, harus segera dipikirkan karena hal itu juga tidak kalah pentingnya," ujarnya.Endriartono sendiri, menurut Arifin, sebaiknya juga segera mengundurkan diri karena memang sebelumnya telah menyatakan demikian. "Lagipula penundaan pergantian kepemimpinan di tubuh TNI, meskipun hanya dalam hitungan pekan atau bulan, itu sangat berpengaruh pada pergerakan gerbong regenerasi di internal TNI. Apalagi kalau sampai berlarut-larut lama," papar MT Arifin. (asy/)