Koalisi Kerakyatan Pertanyakan Iklan Agung & Perubahan Tatib

Jakarta - Koalisi Kerakyatan mempertanyakan iklan di surat kabar yang berisi penjelasan kronologis rapat di DPR. Selain itu, mereka juga mempertanyakan edaran perubahan tata tertib (tatib). Menurut Ketua FPAN Ahmad Farhan Hamid, Koalisi Kerakyatan mempertanyakan 2 hal. Pertama edaran hasil paripurna terdahulu yang tidak diakui 5 fraksi terhadap perubahan tatib yang ditandatangani kepala biro persidangan. Kedua soal iklan penjelasan Agung Laksono. "Apakah iklan tersebut tidak bermotif politik untuk kepentingan yang lain? Padahal, kita semua sudah cooling down tidak mau melakukan klarifikasi hukum. Jadi kita tidak mempermasalahkan lagi diantara kita mana yang benar dan mana yang salah," ujar Farhan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2004). Hal itu, lanjut Farhan, telah disampaikan dalam pertemuan antara pimpinan DPR dengan 10 pimpinan fraksi. Dalam pertemuan itu, dicapai kesepakatan paripurna akan dimulai dengan terlebih dahulu pimpinan dewan menyampaikan surat pernyataan maaf kepada pimpinan fraksi tentang kesalahan teknis dan kekeliruan itu agar dapat disampaikan anggota fraksi. "Akhirnya disepakati setelah kita bertemu. Yang kita terima bahwa hal itu adalah kesalahan teknis sehingga dimohon kesalahan itu tidak menjadi ganjalan menuju paripurna," kata Farhan. Sementara, Wakil Ketua FPKS Irwan Prayitno mengatakan munculnya edaran dan iklan itu merupakan pelangaran terhadap kesepahaman yang telah dibuat. Karena itu, Koalisi Kerakyatan mempertanyakan 2 hal itu. "Kehadiran kami disini (dalam pertemuan itu) untuk meminta klarifikasi dua hal kejadian yang disebut oleh pimpinan dewan by accident. Yang kita ragukan alasannya. Oleh karena itu, kami menunggu surat dari pimpinan dewan pernyataan maaf dan kekeliruaannya," jelasnya. (rif/)