Abilio Bebas, LSM Minta Timtim Jadi Agenda 100 Hari SBY

Jakarta - Vonis bebas mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares mengundang pro dan kontra, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta kasus Timtim dijadikan agenda 100 hari pemerintahan SBY."Kami meminta kasus Timtim dijadikan agenda 100 hari pemerintahan SBY-Kalla untuk menunjukkan adanya supremasi hukum di Indonesia. Jaksa Agung harus melakukan re-eksaminasi dengan memperlihatkan serta mengacu pada fakta dan temuan dari Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM Timtim. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dalang kerusuhan di Timtim," kata Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nasidik di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Selasa (9/11/2004).Koordinator Kontras Usman Hamid menambahkan setelah Abilio bebas maka Kejaksaan Agung harus membuka kembali kasus Timtim dan memeriksa jenderal-jenderal yang terlibat kasus tersebut."Vonis bebas Abilio dapat membuka kembali kasus Timtim karena fakta hukum pembebasan Abilio bertentangan dengan fakta hukum vonis pembebasan TNI/Polri," ujar Usman.Dikatakan dia, oknum TNI/Polri dibebaskan karena tidak terbukti ditemukan relasi pemegang komando dengan otoritas sipil dan militer, sehingga para perwira tersebut tidak bertanggung jawab atas pelanggaran HAM saat itu.Dalam Peninjauan Kembali (PK) yang membebaskan Abilio, lanjut Usman, menyatakan TNI/Polri memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban jejak pendapat dan posisi gubernur hanya sebatas memiliki kewenangan administratif. (aan/)