KTP Palsu dan Ganda Jadi Penghambat KJS

Jakarta - Masih karut marutnya pelaksanaan realisasi Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk warga ibu kota yang tidak mampu diakui Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati.

Tak dipungkiri oleh Dien, program KJS memang masih punya berbagai persoalan yang terus diupayakan pembenahannya. Sejauh ini, menurut Dien, KJS sudah tersalurkan sebanyak 2,9 juta dari target 4,7 juta jiwa warga DKI Jakarta yang berhak menerima.

Dien menyebutkan beberapa persoalan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta yang palsu atau ganda mempengaruhi sistem pendistribusian KJS yang memang agak lama.

Dinas Kesehatan mendapati persoalan banyaknya KTP palsu atau ganda sering terjadi di beberapa wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara sehingga menghambat pendistribusian KJS.

Dien menjelaskan sebagai program yang dicanangkan untuk proyek nasional, KJS perlu disempurnakan. Penerapan yang sudah dilakukan di Jakarta selama ini memang perlu dievaluasi dari beberapa hal.

Salah satu yang penting adalah kemampuan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di setiap wilayah bisa menyaring warga yang berhak mendapatkan KJS.



"Caranya berkoordinasi dengan rukun tangga dan rukun warga masing-masing daerah," kata Dien kepada detikcom, Jumat pekan lalu. Hal ini, dia menegaskan, untuk menghindari warga bandel yang bisa menyalahgunakan segala cara untuk mendapatkan KJS.

Selain itu juga penambahan 25 persen dari jumlah tagihan serta pemberian fasilitas lain seperti penambahan tempat tidur untuk kelas tiga. Menurut Dien plafon di KJS sudah ditetapkan dan punya batasan tergantung penyakitnya.

Persoalan seringnya ada komplain dari rumah sakit terutama swasta akibat sistem pergantian pembayaran, menurut Dien, tidak benar. Ia menekankan setiap diagnosa penyakit harus sesuai termasuk obat yang menyesuaikan kebutuhan pasien KJS.

“Kalau ada yang paten yang sama mutunya kenapa harus obat generik. Kadang diagnosa dilebih-lebihkan. Ini udah gak benar dan saya hindarkan," tegasnya. "Iya dong, pembayaran ini diverifikasi diganti 100 persen sesuai prosedur tagihan sistem Ina CBGs yang berlaku buat rumah sakit kategori B, C, dan D,” lanjut Dien menjelaskan.

Dia menambahkan upaya lain adalah memaksimalkan peran puskesmas. Selama ini, rumah sakit sering membludak karena masyarakat tidak mengoptimalkan berobat di puskesmas. Padahal, dari diagnosa penyakit masih bisa diobati di puskesmas tanpa minta dirujuk ke rumah sakit.

Kepala Humas Rumah Sakit Budhi Asih, Hamonangan Sirait mengatakan sejauh ini pihaknya masih bisa mengatasi pasien KJS yang setiap harinya minimal 300 pasien untuk berobat.

Hamonangan mengakui pihak Budhi Asih memang sempat kewalahan menghadapi membludaknya pasien KJS saat awal tahun. Apalagi dalam pengobatan gratis, setiap warga berhak mendapatkan dua pelayanan pengobatan di dua poli klinik.

Pengalaman pernah menangani 900 pasien dalam sehari membuat petugas medis lembur sampai malam. Saat itu, jumlah perawat dan dokter umum serta spesialis tidak seimbang dengan jumlah dokter.

“Iya itu pernah. Satu dokter spesialis pernah 200 pasien sehari kayak Poli Mata. Tapi, itu kita layani,” ujar pria yang disapa Monang itu kepada detikcom, Senin (14/10).


(brn/brn)