.webp)
6. Lelang Jabatan
|
|
Ada 415 pejabat hasil seleksi Lurah dan Camat Pemprov DKI. Beberapa di antaranya naik dari jabatan sebelumnya. Lelang jabatan yang dilakukan Pemprov DKI ini terbilang fenomenal. Pasalnya, entah meniru atau tidak, banyak institusi atau lembaga baik di pusat dan daerah yang juga menggelar lelang jabatan.
Dalam prosesnya, ada beberapa hambatan yang didapat dalam lelang jabatan. Salah satunya adalah protes dari Lurah Warakas yang menganggap lelang jabatan melanggar aturan. Namun protes sang lurah surut, bahkan kemudian ikut lelang jabatan. Hasilnya, lurah bernama Mulyadi itu lolos.
Setelah proses lelang jabatan selesai, ternyata masalah belum reda. Ada warga yang protes hasil lelang. Yang paling mencolok adalah protes terhadap Lurah Lenteng Agung, yang dikenal dengan nama Lurah Susan.
Jokowi-Ahok akan mengevaluasi hasil lelang pada bulan November 2013 mendatang.
7. Festival-festival
|
|
Jakarta Night Festival, Festival Kaki Lima, dan Jakarnaval adalah beberapa festival yang digelar Jokowi-Ahok. Masyarakat Jakarta menyambut festival-festival itu dengan baik.
Selain karena letaknya selalu di pusat kota, yaitu di Monas, festival-festival itu bisa dinikmati dengan gratis.
Evaluasi? Masih cukup banyak, di antaranya soal kebersihan usai acara dan pengalihan arus lalu lintas. Jokowi sendiri masih merasa festival-festival yang digelarnya jauh dari sempurna, namun bisa memuaskan rakyat Jakarta akan hiburan gratis yang bisa dinikmati bersama-sama.
8. Membangkitkan Budaya Betawi
|
|
Jokowi-Ahok memiliki sejumlah program yang membangkitkan budaya betawi. Salah satunya adalah kewajiban memakai baju betawi bagi pegawai Pemprov DKI. Program sederhana, tapi cukup mengena.
Setiap hari Jumat, pegawai Pemprov DKI wajib mengenakan baju koko, sarung dan peci bagi pria dan kebaya bagi wanita. Pemandangan di hari itu menjadi menarik.
Program pembangkit budaya betawi lainnya adalah revitalisasi wilayah Setu Babakan. Daerah yang kental dengan budaya betawi ini akan dibangun kembali sebagai pusat kebudayaan betawi. Jokowi menargetkan pembangunan selesai dalam dua tahun.
9. Birokrasi Bersih dan Profesional
|
|
Kantor layanan publik Pemprov DKI disulap laiknya bank. Salah satu contohnya adalah kantor kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Di kantor itu, begitu membuka pintu utama, tampak ruangan seukuran 5x7 meter. Sebelah kiri dari pintu masuk, ada ruangan e-KTP.
Di sebelahnya sebuah ruangan yang masih kosong. Lalu di ujung ruangan ada bagian Pelayanan Terpadu.
Ruangan bercat krem itu terasa sejuk, kontras dengan teriknya Jakarta, Selasa (1/10) pekan lalu. Desain interiornya lebih mirip di kantor-kantor bank.
Sebuah televisi layar datar diletakkan di atas kabinet, tak jauh dari deretan 20 bangku besi untuk pengunjung. Di belakang bangku itu, ada sebuah akuarium.
Sekitar lima warga duduk sebentar di kursi besi. Satu per satu mereka dipanggil Sunarti, Kepala Seksi Pelayanan Umum. Dia tampak lincah menandatangai surat-surat seperti SKCK, Surat Nikah, Surat Keterangan Tidak Mampu dan banyak lagi.
Kondisi dan suasana kantor kelurahan Pejaten Timur menjadi gambaran kantor-kantor kelurahan lainnya. Bukan hanya tampilannya, pelayanannya juga tambah baik. Mengurus KTP dan surat-surat lainnya menjadi lebih cepat.
10. Revitalisasi Sungai
|
|
Sejumlah sungai di Jakarta telah dikeruk dan diperlebar. Hasilnya belum terlihat pada musim hujan tahun lalu. Bisa jadi karena memang saat itu program tersebut baru berjalan.
Ujian selanjutnya ada di depan mata, musim hujan di tahun 2013. Jika banjir terasa jauh berkurang, maka bisa dikatakan program ini sukses dijalankan.
11. Rusun
|
|
Tempat warga digeser adalah ke rusun. Jokowi-Ahok terus mempersiapkan rusun-rusun untuk dihuni warga yang akan digeser. Salah satu yang sudah banyak ditempati adalah rusun Marunda.
Awalnya rusun itu sepi penghuni, namun kini cukup ramai ditempati. Salah satu penghuninya adalah warga Waduk Pluit yang digeser ke sana. Lalu ada rusun Pinus Elok yang disiapkan untuk warga yang akan digeser dari Waduk Ria Rio. Rusun itu telah diisi kulkas dan televisi untuk menarik minat warga agar digeser secara sukarela.
Namun program ini masih menyimpan masalah. Ketidaktepatan sasaran menjadi yang kerap disuarakan. Banyak penghuni rusun malah orang berduit. Jokowi-Ahok masih harus putar otak untuk mengatasi masalah rusun ini sepenuhnya.
Halaman 2 dari 7
