Jokowi Menyulap Ruang Kelurahan Serasa Kantor Bank

Jakarta -

Ada yang tampak berbeda di kantor kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Begitu membuka pintu utama, tampak ruangan seukuran 5x7 meter. Sebelah kiri dari pintu masuk, ada ruangan e-KTP.

Di sebelahnya sebuah ruangan yang masih kosong. Lalu di ujung ruangan ada bagian Pelayanan Terpadu.

Ruangan bercat krem itu terasa sejuk, kontras dengan teriknya Jakarta, Selasa (1/10) pekan lalu. Desain interiornya lebih mirip di kantor-kantor bank.

Sebuah televisi layar datar diletakkan di atas kabinet, tak jauh dari deretan 20 bangku besi untuk pengunjung. Di belakang bangku itu, ada sebuah akuarium.

Sekitar lima warga duduk sebentar di kursi besi. Satu per satu mereka dipanggil Sunarti, Kepala Seksi Pelayanan Umum. Dia tampak lincah menandatangai surat-surat seperti SKCK, Surat Nikah, Surat Keterangan Tidak Mampu dan banyak lagi.

Seorang wanita paruh baya berjilbab colkat mendekat, lalu duduk di salah satu bangku di deretan terdepan. Sesekali ia melirik Ari, 38 tahun, anaknya yang keluar masuk ruangan e-KTP. Ari melambaikan tangan memanggil ibunya untuk berfoto di dalam ruangan. Lima menit kemudian mereka sudah keluar.

“Ini lagi mau urus E-KTP ibu saya, tadi enggak sampai sejam. Sekarang semua pelayanan memang serba cepat, enggak lama-lama,” kata Ari, warga di jalan Masjid Baru, RW 1.

Ibunya pun menimpali. “Saya senang juga karena sekarang bangunannya sudah lebih bersih dan luas,” kata wanita yang sudah 20 tahun tinggal di Pejaten Timur itu.

Meinar Farina, 43 tahun, warga RT 4 RW 10 pun melontarkan ucapan senada. Dia baru saja mengurus surat keterangan tidak mampu untuk keperluan Surat Jakarta Pintar. Tak sampai setengah jam urusannya sudah kelar.

Pelayanan tak jauh beda terlihat di kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Suryani (43 tahun) warga RT 14 RW 03 kelurahan Lenteng Agung mengaku puas dengan pelayanan birokrasi pemerintahan saat ini.

Meski saat itu harus menunggu satu jam, Suryani tidak mempermasalahkannya. Apalagi semua pengurusan di kantor kelurahan saat ini gratis alias tidak dipungut biaya.

“Kalau lurah dulu mah gak tegas sama pegawai yang mintain duit. Tanda tangan lama. Sekali beres minta duit dua puluh ribu,” kata Suryani kepada detikcom, Rabu (2/10) pekan lalu di kantor kelurahan Lenteng Agung.

Sulaeman (39 tahun) warga RT 04 RW 05, Lenteng Agung bahkan membandingkan pelayanan birokrasi sebelum dan sesudah dilakukan lelang jabatan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia setelah dilakukan lelang jabatan, ada perubahan dalam sistem pelayanan masyarakat. Tidak seperti sistem pelayanan pada lurah sebelumnya yang sering ngaret dan kaku. Petugas kelurahan pun sudah terlihat malu kalau tidak bekerja.

Sebelumnya, ia sering melihat petugas hanya membaca koran atau sekadar tukang stempel tapi bayar. Kadang menurutnya lurah yang lama sering menghilang di atas jam sebelas siang.

“Kalau ngurus di atas jam situ jawaban petugas paling besok ya soalnya lurah lagi keluar ada rapat. Atau enggak tinggal saja dulu berkasnya,” ujarnya.

Sejumlah warga yang ditemui detikcom mengaku selama satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ahok terjadi perubahan besar dalam proses pelayanan publik. Masyarakat tak lagi sungkan datang ke kantor kelurahan untuk mengurus administrasi.

(erd/erd)