.webp)
"Ini menjadi peringatan bagi kita semua, apalagi posisi yang berkaitan dalam pengambilan keputusan. Ya harusnya keputusan itu dilakukan secara terbuka dan harus ada akuntabilitas, rakyat punya hak mengetahui apa yang dilakukan pejabat," kata Akbar kepada wartawan, Jumat (11/10/2013).
Akbar mengingatkan, setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Setiap pengambilan keputusan, menurut Akbar, harus dilakukan secara terbuka.
"Masyarakat juga berhak mempertanyakan kalau pemimpin itu kehidupannya nampak berlebihan, itu pasti mendapat pertanyaan dari masyarakat," kata Akbar.
Dia lantas mencontohkan soal koleksi mobil mewah yang tak sepatutnya dimiliki keluarga pemimpin. Karena banyak rakyat yang yang masih menderita.
"Misalnya punya banyak mobil apalagi harga mahal, pasti jadi pertanyaan. Saya kira kehidupan politik kita sangat terbuka sehingga wajar rakyat mempertanyakan," kata Akbar.
Ratu Atut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Susi Tur Andayani. Pemanggilan ini terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak di MK. Saat ini Ratu Atut sudah dicekal KPK selama 6 bulan ke depan.
(van/nrl)
