"Itu memang turunan-turunan kan. Kita harus bisa memotong dinasti, kita ganti dengan demokratisasi. Persoalan-persoalan gitu harus diputus, dan selama ini tidak ada yang berani melawan," kata Ribka kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Sebagai penolakan dinasti Ratu Atut ini PDIP juga sudah mengambil sikap. Apalagi pemerintahan Banten saat ini dinilai tidak pro rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diberitakan sebelumnya, hal tersebut hasil evaluasi internal PDIP. Rano dan Atut dipandang tidak pro rakyat.
"Hasil evaluasi terhadap Rano, tidak bermanfaat bagi rakyat Banten dan partai. Ada perbudakan pabrik kuali di Kabupaten Tengerang dan dia (Rano) diam saja," tandasnya.
(dnu/van)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini