Nota Kredit Tak Jelas, Pemkot Ambon Ancam Adukan BPDM

Ambon - Terpana dan bingung. Demikian kondisi Komisi B DPRD Kota Ambon ketika mendengar penyampaian Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, R. Siloy saat dengar pendapat di Balai Rakyat Kota Ambon, Senin, (08/11/2004). Siloy saat itu dengan lantang mempertanyakan nota kredit penyaluran dana valuta asing triwulan II sebesar Rp 264 juta dari Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) ke Pemkot Ambon, yang menurutnya tidak jelas.Kebingungan itu kian bertambah setelah pihak BPDM sendiri mengaku tidak tahu-menahu perihal nota kredit tersebut. Lalu siapa yang tahu? Sejumlah tanya nampak muncul di benak para anggota Dewan Kota kala itu. Siloy mengutarakan, nota kredit yang ditujukan dari BPDM kepada Walikota Ambon MJ Papilaja tersebut tidak jelas peruntukannya, apakah dialokasikan untuk sektor migas atau sektor perikanan. "Khusus untuk perikanan, bagi hasilnya tidak pernah diterima pemkot," kata Siloy.Selain itu, ia juga mempermasalahkan nota kredit yang berbeda nomor antara nomor yang dimiliki bank dan yang diterima Pemkot Ambon yakni SDA/TA.2004. "Nomor ini tidak sama dengan yang diterima kami tanggal 2 Juni 2004 triwulan I sebesar Rp 132.942.947, yakni SDA.MGS.Trw-II-TA.2004," bebernya.Akibat ketidakjelasan persoalan ini, kata Siloy, pihaknya akan menghubungi menteri keuangan untuk membicarakannya. "Kami akan tanyakan langsung ke Pak Menteri. Khan aneh jika pihak BPDM sendiri tidak mengetahui dari mana kredit itu bersumber," ujarnya.Menanggapi pernyataan sinis dari Siloy, ditempat yang sama, Direktur Kredit BPDM, I. Thenu kepada detikcom menjelaskan, dana-dana kredit tersebut sebenarnya dikoordinir oleh Bank Indonesia (BI) Pusat yang disalurkan langsung ke masing-masing BI cabangnya di tiap Provinsi. "BPDM hanya bertugas untuk menyalurkan setiap bulan ke pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota serta Kabupaten. Kami khan sebagai pemegang rekening kas daerah hanya menerima perintah dari BI," jelas Thenu. Menyinggung kebingungan pihak pemkot akibat ketidakjelasan kredit tersebut, pihak BPDM juga tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan dana kredit valuta asing tersebut. Sementara itu, terkait soal kredit-kredit yang diberikan pihak bank kepada pengusaha maupun masyarakat, Kepala BI Cabang Ambon, Rahman Abdul Kadir, menuturkan, perkembangan ekonomi khususnya kredit mengalami peningkatan terkhususnya Kota Ambon pasca konflik. Lain halnya perusahan-perusahan yang yang tersebar di kabupaten lain di Maluku. "Seperti kalau di Tual mereka mendapatkan kredit dari Jakarta bukan dari Maluku. Dan RDL-nya mencapai 60 persen beda dengan perusahaan yang beraktifitas di Ambon," tandasnya. (gtp/)