Bahkan para wanita tuna susila itu mencari pelanggan secara terang-terangan. Berbeda dengan praktik prostitusi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara yang tidak terlihat karena menggunakan modus menjual kopi keliling atau asongan.
Ada puluhan wanita yang menjajakan kopi dan layanan seks pada malam hari. Haris (29 tahun) salah satu warga Pelabuhan Sunda Kelapa mengatakan, prostitusi penjual kopi di tempat tersebut sudah berlangsung lama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setahu Haris, wanita-wanita penjaja kopi pangku tersebut bukan warga Jakarta. Meraka berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Mereka juga tidak tinggal di Pelabuhan Sunda Kelapa atau daerah sekitarnya, melainkan di berbagai tempat seperti Muara Baru, Jakarta Utara.
Warga Pelabuhan Sunda Kelapa lainnya, Imam (30 tahun) mengatakan praktik kopi pangku dapat tetap beroperasi hingga kini karena jauh dari kawasan hunian warga. "Sulit dicegah dan dihilangkan," kata Imam.
Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kukuh Hadi Santoso mengaku belum mengetahui adanya prositusi kopi pangku di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara itu.
"Belum tercium itu. Kami akan cek, kalau memang seperti itu (prostitusi kopi pangku) akan kami lakukan penertiban," kata Kukuh kepada detikcom, Selasa (8/10) kemarin.
Kukuh mengklaim, pihaknya sering melakukan penindakan dan penertiban praktik prostitusi di wilayah Jakarta. Seperti di Bongkaran, Tanah Abang, Senen dan tempat lainnya. Namun, prostitusi tetap menjamur dan kembali beroperasi.
Menurut Kukuh, kendala yang dihadapi dalam menertibkan prostitusi adalah adanya informasi yang bocor sebelum operasi penertiban pekerja seks komersial (PSK).
"Kelihatannya ada yang memberi tahu, sepertinya. Beberapa kali kami lakukan penertiban ternyata lokasi selalu kosong,” kata Kukuh.
Dia menyebut bisa saja rencana operasi dibocorkan oleh aparat. Namun ia mengaku belum dapat mengungkap sang oknum karena dalam operasi penertiban tidak hanya melibatkan anggota Satpol PP saja.
“Ada dinas sosial dan polisi, kami gabungan. Karena kalau ada unsur pidananya kami tidak bisa melakukan harus polisi. Harus gabungan, tidak bisa sendiri - sendiri," kata Kukuh.
Padahal selama ini untuk mencegah kebocoran informasi tiga institusi tersebut selalu duduk bersama sebelum operasi digelar. Namun, tetap saja informasi bisa bocor.
"Selama ini kalau mau operasi kita selalu duduk bareng membicarakan supaya tidak bocor tapi tetap aja bocor, gak ngertilah kenapa selalu bocor," kata Kukuh.
(erd/erd)