Lembaga Pengawasan Eksternal MK Harus Bebas dari Intervensi Hakim Konstitusi

Jakarta - Menyusul tertangkapnya Ketua MK non aktif Akil Mochtar, wacana pembentukan lembaga pengawasan eksternal. MK mengusulkan dibentuknya Majelis Pengawas Etik (MPE). Namun pihak lain berpendapat cukup lembaga Komisi Yudisial (KY) yang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim MK.

Menurut, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva, MPE yang dibentuk nantinya harus bebas dari intervensi para hakim konstitusi.

"Prinsipnya majelis pengawas etik harus bisa bekerja secara independen, tanpa bisa dipengaruhi oleh ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi ataupun para hakim konstitusi, harus bekerja secara independen," kata Hamdan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (8/10/2013).

Hamdan menjelaskan, dengan adanya MPE maka seluruh pengawasan etik baik dalam majelis kehormatan maupun yang merekomendasikan kepada majelis kehormatan. MPE adalah organ yang independen. Mengenai pembentukan MPE, komposisi anggota dan masalah mekanisme kerja belum tuntas didiskusikan.

"Kalau itu (anggota dan mekanisme kerja) selesai nanti akan dimasukkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, seperti juga pembentukan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Di dalam pembentukanya, MPE dimaksudkan menerima seluruh laporan dan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim maupun masalah-masalah lain yang terkait dengan MK. "Apabila hasil penyelidikan dari majelis pengawas etik nantinya bisa merekomendasikan untuk pembentukan majelis kehormatan mahkamah," terangnya.

Mengenai sifat kerjanya,MPE dan Majelis Kehormatan Konstitusi berbeda. Rencananya MPE dalam sistem kerjanya lebih bersifat permanen, melainkan MKK dalam hal ini lebih bersifat ad hoc.

"Majelis Pengawas Etik tidak bersifat ad hoc rencananya permanen, kalau Majelis Kehormatan itu bersifat ad hoc, karena ketika ada kasus yang mau diperiksa oleh majelis pengawas baru majelis kehormatan itu di bentuk," pungkas Hamdan.

(tfn/rmd)