PDIP: Dinasti Politik Atut Tend To Corrupt

Jakarta - PDIP menanggapi polemik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang dicegah KPK berkaitan kasus sengketa Pilkada yang menyeret Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Dinasti politik Ratu Atut dinilai telah mendominasi perpolitikan Banten, dan ini cenderung koruptif.

"Memang dinasti ini tend to corrupt (cenderung korup) karena dilatarbelakangi hubungan kedekatan (antar birokrat)," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat dihubungi detikcom, Senin (7/10/2013).

Keluarga Atut memang mendominasi kepemimpinan daerah di wilayah Banten. Peluang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pun menjadi lebih besar.

"Reaksi masyarakat di Banten lebih keras. Karena di sana politik kekuasaan didominasi keluarga Atut. Sehingga ini memicu aspek-aspek yang sifatnya emosional," tutur Hasto.

Dinasti Atut yang berasal dari Partai Golkar itu dinilai Hasto tak berempati kepada penderitaan rakyat. Anggota keluarga elite pimpinan Banten diketahui mempunyai rumah mewah, mobil mahal, dan kehidupan yang kontras dengan kemiskinan masyarakat Banten.

"Kemewahan itu menciderai rasa keadilan," ujar Hasto.

Maka, tak heran jika masyarakat dan mahasiswa mendemo Atut agar mundur dari jabatannya. Namun demikian, PDIP sama sekali tak ikut campur dengan aksi-aksi demo itu.

Menurutnya, Rano Karno sebagai Wakil Gubernur dari Atut tidak lantas ikut-ikutan menjadi bergaya mewah. "Dia tidak berubah. Sebagai wakil gubernur, dia tetap sederhana sebagaimana sosok Si Doel," klaimnya.

Lalu apakah PDIP sudah bersiap mendorong Rano untuk mengambil kursi Atut yang semakin keras bergoyang itu?

"Kita tidak akan mempolitisir kasus yang sedang menimpa Ibu Atut. Pengambilalihan jabatan yang sah bukan tradisi PDIP. Selama ini yang digariskan adalah politik berkeadaban sesuai etika," jawab Hasto diplomatis.

(van/nrl)