Panglima TNI Minta Dephan Tak Bicara Atas Nama TNI

Jakarta - Panglima TNI Jenderal E.Sutarto meminta kepada Departemen Pertahanan (Dephan) agar dalam membuat statemen tidak mengatasnamakan TNI."Kami meminta agar menempatkan Dephan dalam institusi sesuai bidangnya," tandas Tarto saat dicegat wartawan di kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (8/11/2004).Pernyataan Tarto muncul setelah Menhan Juwono Sudarsono seperti dilansir Koran Tempo edisi hari ini menyatakan, Dephan dan Mabes TNI sepakat membentuk kelompok kerja/pokja bersama guna menertibkan unit-unit bisnis di semua jajaran TNI, termasuk yang berbentuk koperasi dan yayasan."Saya mengatakan, selama ini Dephan seolah-olah kalau bicara pertahanan itu, bicara masalah TNI. Padahal TNI hanya bagian kecil dari pertahanan. Jadi seharusnya kalau Dephan memberikan statemen, itu dalam konsep besar," tegas Tarto lagi."Dephan dalam memberikan sesuatu statemen dalam konsep pertahanan yang besar tentang negara dong, jangan ngomong tentang TNI. TNI sudah ada sendiri, ada Panglima TNI. Bahwa kalau TNI bagian dari pertahanan, itu betul. Tetapi tidak semata-mata pertahanan itu hanya TNI," ungkap Tarto lagi.Ditanya tentang pokja untuk mengatur bisnis TNI, Tarto mengaku tak tahu. "Saya tidak tahu. Saya baru dengar sekarang," kilahnya. "Belum ada pembicaraan masalah itu dengan Dephan," sambungnya lagi.Lalu bagaimana pembentukan TNI di bawah Dephan? "Saya melihatnya begini. Pada dasarnya, kita dalam proses transisi. Kita belum cukup dewasa, jangan sampai proses kita berdemokrasi hancur gara-gara tatanan ideal. Padahal tidak diback up dengan kondisi yang ada. Karena itu, jika menteri nanti dipegang oleh seorang dari parpol tertentu, bisa saja TNI dipolitisasi, digunakan sebagai alat dalam rangka untuk kekuatan politik dia," demikian Tarto. (nrl/)