Golkar: Tak Etis PDIP Bicara Rano Karno Gubernur Banten

Jakarta - Elite PDIP mulai berspekulasi soal posisi Banten-1 yang bisa jatuh ke tangan Wagub Rano Karno setelah Gubernur Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK. Bagi Golkar hal ini tak elok.

"Saya rasa nggak elok lah, memimpikan jabatan di atas musibah orang lain," kata Wasekjen Golkar, Tantowi Yahya, kepada detikcom, Sabtu (5/10/2013).

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga. Theo menilai proses hukum masih panjang, baginya Atut juga belum tentu bersalah.

"Masih terlalu jauh ya, diperiksa kan bisa salah atau tidak," kata Theo.

Elite PDIP semakin santer bicara peluang Rano jadi Gubernur Banten. PDIP-pun siap melindungi Rano jika 'Si Doel' naik jabatan.

"Saya percaya setelah beberapa waktu di pemerintahan tingkat provinsi dan sebagai Wagub, Rano Karno mampu dan mumpuni men-take over kepemimpinan. PDIP akan menjadi back up system ke Rano Karno sesuai koridor yang ada," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Sabtu (5/10/2013).

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 34, mengatur jika kepala daerah diberhentikan sementara maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK ke luar negeri terkait sengketa Pilkada di MK tahun 2011-2013. Atut bepergian ke luar negeri oleh KPK per Kamis kemarin. Pencegahan Atut terkait dugaan suap yang dilakukan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap sengketa Pilkada Lebak yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar.

(van/gah)