Presiden SBY Perlu Kurangi Sidak

Jakarta - Setelah dilantik sebagai presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung melakukan gebrakan-gebrakan. Salah satunya rajin melakukan sidak (inspeksi mendadak). Tapi, SBY diingatkan untuk mengurangi sidaknya. "Sidak itu penting. Tapi, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering, kewibawaan sidak akan menurun dan lama-lama kebal, sehingga sidak itu tidak ada artinya," kata pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS) Sukardi Rinakit saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (9/11/2004). Menurut dia, sidak merupakan bagian terapi kejut yang memang perlu dilakukan. "Ini bisa menunjukkan bahwa pelaku sidak (pemerintah) adalah serius dalam menangani masalah," kata Sukardi. Sukardi menyambut baik sidak SBY ke kejaksaan agung dan Mabes Polri beberapa waktu lalu. Namun, kata Sukardi, SBY seharusnya sudah tidak perlu lagi melakukan buka puasa bersama di Mabes Polri setelah itu. "Kan lebih baik, polisi-polisi diajak berbuka di Istana daripada presiden yang datang ke Mabes Polri," kata dia. Bila presiden terlalu banyak berkunjung, maka makna sidak itu akan makin hilang. "Bayangkan saja, satu masalah yang sudah disidak belum dibereskan, kini sidak ke tempat lain. Ini akan menyebabkan informasi akan tumpah tindih. Selain itu, tidak efektif, karena nanti akan bisa mengakibatkan kekebalan, sehingga wibawa sidak berkurang. Jangan sampai ada yang merasa, presiden sudah sidak ke Polri dua kali, tapi polisi di jalan masih saja meminta uang, " kata dia. Selain itu, kata Sukardi, sidak yang dilakukan SBY ini juga terkesan untuk memimpin popularitas. "Pak SBY itu kan sudah populer. Dengan sidak ini, seakan-akan dia berupaya terus memimpin popularitas itu," kata dia. Sukardi memberikan contoh sidak Presiden SBY yang terkesan ingin memimpin popularitas itu, yaitu sidak ke pengusaha parsel dan juga sidak ke pelabuhan Dumai untuk menjemput TKI. "Sebenarnya, presiden tidak perlu datang ke pengusaha parsel. Cukup dia memberikan statement di Istana bahwa dirinya tidak menerima parsel dan mengimbau para pengusaha untuk mengirimkan parsel kepada orang-orang yang membutuhkan," kata dia. Boleh jadi, kata Sukardi, presiden memberikan teladan dengen memborong parsel dan memberikan ke anak yatim piatu dan panti jompo. "Tapi, apa orang-orang akan melakukan hal yang sama setelah presiden melakukan. Belum tentu. Jadi, saya kira ini lebih pada menjaga popularitas," kata dia. Pengaruhnya, kata dia, sebenarnya sama dengan cukup memberikan statement di istana. Sedangkan mengenai kunjungan presiden ke Dumai untuk menjemput TKI, seharusnya tidak perlu. Menurut Sukardi, sebaiknya presiden cukup mendelegasikan kepada menterinya. "Soalnya, kalau presiden yang menjemput, harapan para TKI yang baru datang kepada presiden besar sekali. Misalnya saja, mereka ingin mendapatkan pekerjaan. Tapi, perbaikan di kita kan belum ada. Jadi, harapan-harapan yang begitu besar dari para TKI ini tidak menjadi kenyataan," ungkapnya. Menurut dia, akan lebih bagus bila presiden menjemput TKI di saat sudah ada perbaikan di bidang tenaga kerja atau tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. "Seperti Presiden Filipina Arroyo menjemput para pembantu rumah tangga. Itu karena kondisi mereka sudah mapan," ungkapnya. Karena itu, Sukardi menilai, sebaiknya Presiden SBY perlu terukur dalam melakukan sidak. "Sebaiknya, memang presiden mengurangi sidaknya. Sidak perlu dilakukan dengan melihat faktor prioritas," jelasnya. Mengenai sidak presiden ke Terminal Kampung Rambutan dan Stasiun Gambir, menurut Sukardi, hal itu memang layak dilakukan. Meski sebenarnya, dengan presiden sidak, situasi yang ada di lapangan tidak seperti hari-hari biasa, karena sidak presiden selalui diawali oleh pengamanan-pengamanan yang ketat. Akibatnya, rencana sidak jadi bocor. "Tapi, karena ini berkaitan dengan Lebaran, layaklah untuk dilakukan, karena untuk mengecek segala persiapan. Sidak ke terminal dan stasiun ini kan tidak memberikan harapan yang begitu seperti saat presiden menjemput para TKI itu," ungkapnya. (asy/)