Rapat dengan 10-an Anggota

Jakarta - Meski dilanda kisruh, DPR tetap berusaha keras untuk bekerja, mencoba mengimbangi SBY dengan program 100 harinya. Tentu saja, dengan kondisi terbelah.Koalisi Kebangsaan bekerja lewat 11 komisi yang dibentuknya, sedangkan Koalisi Kerakyatan membentuk komisi tandingan berjudul Gabungan Kelompok Fraksi (Gapoksi), juga 11 unit.Karena masing-masing "komisi" terbelah, bisa dimengerti bila jumlahnya sangat sedikit. Untuk tiap komisi bentukan Koalisi Kebangsaan, rata-rata jumlahnya 45 hingga 50 orang. Jumlah personel yang tergabung dalam Gapoksi lebih sedikit, mengingat jumlah anggotanya juga jauh lebih sedikit. Sebagai gambaran, Kebangsaan berkekuatan 317 orang, sedangkan Kerakyatan hanya 233 orang.Terhitung sejak pekan lalu, komisi dan gapoksi telah unjuk gigi. Tapi komisi belum bisa berhasil mengajak jajaran pemerintah untuk duduk satu meja dalam sebuah rapat kerja,meski undangan telah disebar. Yang fenomenal adalah ketidakhadiran KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu dalam rapat dengan Komisi I untuk dites sebagai calon Panglima TNI.Namun, undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) komisi, tetap sukses. Namun yang hadir bukanlah orang-orang pemerintahan yang mengitari Presiden SBY.Gapoksi yang mengalami kesulitan mendapatkan meja sidang, lebih suka bekerja di lapangan. Mereka meninjau kantor ini, kantor itu, stasiun ini, terminal itu.Meski semangat bekerja telah ditunjukkan, namun tetap saja budaya wakil rakyat yang suka absen, tetap bertahan. Ketika Komisi I membuka rapat sembari menunggu kedatangan Ryamizard untuk dites pada Kamis (4/11) lalu, misalnya, dari 49 anggota, yang hadir hanya 27 orang.Pada esok harinya, komisi ini rapat internal lagi guna merekomendasikan kebijakan terhadap konflik Panglima TNI. Tapi peserta rapatnya merosot hingga 15 orang saja.Senin ini (8/11/2004), pemandangan loyo semacam itu juga terasa di Senayan. Komisi III yang memanggil Kapolri untuk raker khusus membahas penanganan Polri menghadapi Lebaran, misalnya, dari 49 anggota, hanya 10-an orang yang nongol.Sedangkan Komisi IV DPR yang tengah RDPU dengan Organda, PT KA, dll, hanya dihadiri 16-an orang dari 50 anggota. Komisi VIII yang RDPU dengan Komnas Perempuan, Komnas Anak, dsb, juga cuma dihadiri sejumput anggota Dewan.Raker Komisi III dengan Kapolri belakangan batal karena Kapolri mengaku sedang rapat kabinet di Istana Negara, membahas isu yang sama. Kapolri menyatakan itu dalam selembar surat. "Tolong kepada wartawan untuk mengecek apakah benar ada rapat kabinet di Istana. Kalau tidak betul kan bisa ramai beritanya," komentar Ketua Komisi III Teras Narang. Meski raker batal, rapat Komisi III tetap berlanjut dengan rapat internal, mengagendakan kapan lagi akan memanggil Kapolri.Sementara, Komisi I yang memanggil jajaran Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk raker, juga membatalkan agenda itu. Tapi sebelum anggotanya berdatangan, petugas sekretariat komisi itu buru-buru menempelkan pengumuman di pintu ruang komisi bahwa raker dengan BIN batal. Jadi, tidak diketahui berapa anggota Komisi I yang sedianya hendak menghadiri raker itu. Tapi, bisa jadi, jumlahnya tak beranjak dari jumlah 10, 15 atau 27 orang. (nrl/)