Gerindra: Jadi Hakim MK, Politisi Cenderung Loyal ke Parpol

Jakarta - Partai Gerindra ikut bersuara menentang unsur politisi masuk hakim konstitusi. Gerindra khawatir hakim dari unsur politisi justru loyal ke parpol asalnya.

Suara keras ini dilontarkan setelah KPK menetapkan Ketua MK Akil Mochtar menjadi tersangka kasus dugaan suap sengketa dua Pilkada yakni Pilkada Gunung Mas dan Pilkada Lebak.

"Hakim MK jangan lagi diisi kalangan parpol. Bukan berarti orang parpol tak ada yang baik, tapi mengurangi potensi main mata antara hakim MK dengan pihak bersengketa, yang kebanyakan berasal dari parpol, terutama dalam hal gugatan Pemilukada. Karena hakim parpol akan loyal pada kepentingan parpolnya," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Kamis (3/10/2013).

Saat ini ada 9 hakim Konstitusi yang bertugas di lembaga yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat no 6, Jakarta Pusat itu. Dari sembilan, tiga di antaranya berlatar belakang politik. Tiga hakim tersebut antara lain Akil Mochtar (Golkar), Wakil Ketua Hamdan Zoelva (PBB), dan Patrialis Akbar (PAN).

Fadli lantas menyoroti mekanisme fit and proper test calon hakim MK di DPR. Seleksi yang transparan tentunya menghasilkan hakim MK yang berintegritas tinggi.

"Sadar akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan menjunjung tinggi marwah MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus demokrasi. Bukan justru menjadi pengawal golongan atau kerabat politiknya," tandasnya.

(van/trw)