Elite PDIP Tak Setuju Politisi Dilarang Jadi Hakim MK

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dicokok KPK. Akil diketahui merupakan mantan kader Partai Golkar. Untuk menjaga netralitas MK, perlukah MK dibebaskan dari unsur partai politik?

"Tidak bisa digeneralisir (bahwa kader parpol mengganggu netralitas MK)," jawab Anggota DPR Komisi III Eva Kusuma Sundari saat dihubungi, Kamis (3/10/2013).

Politisi PDIP ini berargumen, tidak semua kader parpol diragukan imparsialitasnya. Dia mencontohkan Ketua MK terdahulu Mahfud MD yang dinilainya berhasil mewujudkan penegakkan hukum lewat kepemimpinannya. Padahal Mahfud juga mantan kader PKB.

"Pak Mahfud MD juga dari partai. Dan dia bagus juga," ujar Eva.

Yang paling penting, menurut Eva, calon hakim konstitusi harus mempunyai rekam jejak yang bersih dari kasus. Untuk itu, seleksi hakim konstitusi sebaiknya dipantau seluruh elemen masyarakat.

"Harusnya yang lebih diperhatikan dalam pemilihan adalah track recordnya," kata Eva.

(dnu/van)