Isu Korupsi Akil Mochtar Sempat Dibahas Pimpinan DPR dan Presiden

Jakarta - Penangkapan KPK atas ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar agaknya tak mengherankan bagi Ketua DPR Marzuki Alie. Dia mengaku sudah lama mendapat laporan dari kader di daerah soal dugaan korupsi dalam sengketa Pilkada tersebut.

"Kami dapat laporan dari kader kami terkait pilkada yang sebut nama bersangkutan (Akil Mochtar), nggak mungkin kader kami bohong makanya pimpinan bicarakan itu," kata ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Marzuki menuturkan, informasi yang dimilikinya dari kader itu kemudian dibawa dalam rapat pimpinan DPR karena dugaan suap itu melibatkan pejabat sekelas Ketua MK.

"Kira-kira 3 minggu lalu pimpinan (DPR) rapat masalah MK ini karena ini lembaga hukum yang memutus hal-hal strategis bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Bagi pimpinan DPR, kalau MK sudah demikian tak dipercaya dengan terjangkit korupsi maka kehidupan demokrasi bisa hancur.

Namun tak hanya sampai pimpinan DPR, laporan daerah yang menyebut indikasi korupsi oleh Akil bahkan sampai di telinga Presiden.

"Dari pembicaraan kita, kita sampaikan juga dalam konsultasi dengan presiden, fakta-fakta informasi demikian, kalau dibiarkan kita khawatirkan Pileg 2014. Kalau yang diputuskan melawan hukum negara ini bisa pecah," ucap Marzuki.

"Kasus Pemilukada. Hanya Pak Akil saja (yang dilaporkan-red)," imbuhnya mempertegas laporan dari kadernya tersebut.

Akil Mochtar diciduk KPK bersama anggota DPR Chairun Nisa dan seorang pengusaha Corneli saat sedang bertransaksi suap terkait dengan sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Ketiga orang itu tak bisa berkutik saat tim penyidik melihat adanya uang dalam pecahan dolar Singapura. Nilainya bila dikonversi seharga Rp 2-3 miliar. Barang bukti ada di rumah tersebut.

Selain di rumah Akil, KPK juga menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih di hotel Redtop dan seorang pria berinisial DH.

(bal/ndr)