.webp)
Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) bagi sepeda motor untuk mengurangi kemacetan harus ditunjang infrastruktur yang memadai.
Pengamat transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menerapkan ERP untuk sepeda motor sepeti pembangunan dan kesiapan infrastruktur dan penetapan lokasi yang akan diterapkan.
“Infrastruktur dalam arti perangkat untuk membangun sistemnya itu penting untuk disiapkan, selain penetapan lokasinya," ujar Yayat kepada detikcom, Rabu (2/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ERP itu akan diberlakukan di kawasan mana, apakah bekas jalur three in one, ini harus pasti dulu,” lanjut Yayat.
Selain itu, Yayat mengingatkan, sistem pengawasan kendaraan dan kesiapan masyarakat yang berada di kawasan yang akan diberlakukan ERP juga menjadi bagian penting untuk dipersiapkan. Sebab, tidak semua masyarakat siap dengan sistem ERP.
Menurut Yayat untuk masalah penerapan tarif bergantung pada jam-jam kepadatan lalu lintas. Pada saat jam padat seperti pagi hari tarif bisa tinggi. Namun tarif akan menurun jika bukan jam padat lalu lintas.
“Makin siang dibuat harganya lebih rendah menyesuaikan jam kepadatan lalu lintasnya," ucap dia.
Dalam penerapannya, apakah memakai elektronik atau karcis harus disepakati. Jadi, perangkatnya harus dipasang disetiap sepeda motor kemudian bagaimana memonitor motor-motor yang tidak menggunakan alat itu. "Ini harus disosialisasikan ke masyarakat."
Bagi Yayat, berhasil tidaknya pemberlakuan sistem ERP selain tergantung pada kesiapan infrastruktur, juga kesiapan angkutan umum yang layak di ibu kota. “Jadi, perangkatnya terbangun sistem angkutan umum juga siap untuk dijalankan,” kata Yayat menegaskan.
