Polisi Dukung ERP untuk Motor Diberlakukan

Rencana Penerapan ERP Sepeda Motor

Polisi Dukung ERP untuk Motor Diberlakukan

Idham Khalid - detikNews
Rabu, 02 Okt 2013 14:10 WIB
Polisi Dukung ERP untuk Motor Diberlakukan
Sepeda motor di Jalan Sudirman Jakarta. (Fotografer - Aprizal Rahmatullah)
Jakarta -

Kepolisian Daerah Metro Jaya menyambut positif rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) bagi sepeda motor untuk mengatasi kemacetan ibu kota yang sudah demikian parah. Polda Metro siap mendukung kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI itu.

Juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengaku pihak Dinas Perhubungan DKI telah melakukan komunikasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro guna membicarakan rencana penerapan ERP untuk pengendara roda dua.

“Itukan kebijakan pemda, tentunya tiap kebijakan itu tujuannya baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik,” kata Rikwanto ketika ditemui detikcom di ruangannya, Senin (30/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rikwanto menjelaskan meski pembicaraan dengan Direktorat Lalu Lintas sudah dilakukan namun untuk pematangan di lapangan terkait dengan penerapannya nanti masih perlu waktu lagi.



"Tapi kalau memang perlu diterapkan segera, ya segera saja, biar sekalian sosialisasi, sekalian alat-alatnya disiapkan, kemudian peraturan daerahnya untuk payung hukumnya disiapkan,” ujarnya.

Rikwanto menilai rencana tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurai kemacetan dan mengalihkan pengendara motor untuk menggunakan angkutan umum.

“Memang arahnya ke situ, orang yang lewat situ bayar, sehingga yang lewat situ jadi berkurang, dengan berkurang jalan jadi tidak macet," kata dia.

Rikwanto menekankan, penerapan ERP untuk sepeda motor sangat memungkinkan tinggal menunggu peraturan daerahnya sebagai payung hukumnya. "Juga jalan-jalan mana saja yang dijadikan tempat awal dari penerapan ERP itu. Tentunya perlu kajian.”

Sebelum menerapkan ERP untuk sepeda motor, Rikwanto menambahkan, harus dilakukan sosialisasi yang intensif terlebih dahulu agar masyarakat paham dengan sistem ERP bagi sepeda motor karena hal ini erat kaitannya dengan basic data kendaraan dan penindakan jika terjadi pelanggaran.

 

"Kan kalau tidak sosialisasi dengan baik bisa jadi banyak tidak paham akhirnya jadi seperti seolah-olah pelanggaran padahal karena tidak paham,” jelas Rikwanto.

(brn/brn)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads