DPR Kritisi Kerjasama KPU dengan Lembaga Sandi Negara

Jakarta -

KPU menjalin kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data Pemilu 2014. Kerjasama itu dikritik karena dituding tidak tepat.

"Kenapa kerjasama dengan Lemsaneg? Keamanan dan akurasi data itu kerjaan KPU. Tapi lembaga yang tepat bukan Lemsaneg," kata Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Menurut Hidayat, kerjasama dengan Lemsaneg justru menambah polemik di tengah banyaknya kritik soal kekacauan daftar pemilih tetap. "KPU menambah polemik dengan kerjasama dengan Lemsaneg, data (DPT) saja masih bermasalah dengan Mendagri. Jadi KPU jangan makin berpolemik," tutur ketua FPKS itu.

"Kami mengkritisi dan berharap KPU mengkoreksi ini, karena Lemsaneg adalah lembaga negara, biar lemsaneg bekerja sesuai jobdeskripsinya," imbuhnya.

Hal senada dilontakan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, kerjasama KPU dengan Lemsaneg sebagai lembaga yang bertanggungjawab kepada presiden harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Kita hanya ingin meminta pertanggungjawaban MoU itu gimana, jangan sampai nanti KPU menjadi alat caleg. Memang istlahnya untuk memprotect data KPU, tapi Lemsaneg itu bagian dari intelejen negara," ucap Tjahjo.

"Lemsaneg masuk itu bagian dari permainman intelejen atau hanya sekedar protect data," imbuhnya.

Tjahjo mengatakan yang bisa mengawasi Lemsaneg hanya DPR, karena ia akan segera berkomunikasi dengan komisi yang menangani masalah Lemsaneg dan KPU.

"Fraksi kami akan mencoba temukan dulu anggota komisi I dan II untuk membuka kembali MoU-nya. Jangan sampai ini dikendalikan faktor X, biar semua partai juga mencermati," ucapnya.

Kerjasama KPU dengan lembaga yang dipimpin militer aktif ini diteken dalam bentuk MoU untuk menjaga data Pemilu 2014. Lemsaneg diharapkan dapat melindungi data KPU dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan data yang dimiliki KPU.

(/lh)