Pernyataan Sarojini Naidu, aktivis nasionalis India itu dikutip kembali oleh Bung Karno, melalui koran 'Suluh Indonesia Muda', edisi awal Desember 1928.
Sukarno yang waktu itu menjadi redaktur di koran 'Suluh Indonesia Muda' berharap, agar gerakan wanita tak hanya menuntut persamaan hak, namun juga terlibat langsung dalam perjuangan nasional. Kebetulan pada saat bersamaan di Yogyakarta, -yang saat itu masih bernama Mataram-, sedang berkumpul 600 perempuan dari 22 organisasi perempuan di Jawa dan Sumatera.
Ada Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Aisjijah, Poetri Boedi Sedjati, Darmo Laksmi, Roekoen Wanodijo, Jong Java, Wanita Moelyo, dan Wanita Taman Siswa. Pertemuan kemudian menghasilkan gagasan dari tiga aktivis perempuan, yakni Soejatin, Nyi Hadjar Dewantoro, dan R.A Soekanto agar dilakukan kongres perempuan.
Wacana perlunya kongres perempuan juga sempat dibahas dalam kongres pemuda I pada tahun 1926. Rencana itu kembali menguat saat digelar kongres pemuda II pada 28 Oktober 1928. Maka pada 22 Desember 1928 digelarlah Kongres Perempuan I di Yogyakarta.
“Kongres ini untuk pertama kalinya menggunakan bahasa Melayu, sesuai dengan
semangat Sumpah Pemuda,” kata sejarawah I Gusti Agung Ayu Ratih kepada detikcom, Senin (16/9) lalu melalui surat elektronik.
Padahal saat itu banyak perempuan yang kesulitan menggunakan bahasa Melayu. Wal hasil kongres pun riuh oleh penggunaan bahasa campuran antara Jawa, dan Belanda.
Kongres Perempuan Indonesia I waktu itu membahas tentang kedudukan perempuan dalam institusi perkawinan dan masyarakat. Antara lain menyangkut poligami, pendidikan perempuan, perkawinan paksa dan perkawinan anak-anak, talak dan pisah tak berjangka, prostitusi, dan kemiskinan perempuan.
Meski baru pertama kali digelar, kongres sempat diwarnai perdebatan keras antara wakil-wakil dari organisasi-organisasi perempuan sekuler, dengan sebagian wakil organisasi perempuan yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan, seperti Aisjijah, Wanito Moeljo, dan sayap perempuan Jong Islamieten Bond (Jong Islamieten Bond Damesafdeling).
Dua organisasi perempuan Islam yang progresif saat itu adalah sayap perempuan Sarekat Islam dan Natdatoel Fataat, yang didirikan oleh Walfadjri, organisasi Islam progresif berkedudukan di Yogyakarta, yang mendorong pembaharuan hukum perkawinan dalam Islam.
Pasca Kongres Perempuan Indonesia pertama kemudian lahirlah sejumlah organisasi gerakan wanita. Kontribusi mereka begitu besar dalam perjuangan memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan peran para 'Srikandi' tak kalah dengan perjuangan kaum pria.
Di zaman Bung Karno gerakan perempuan dipandang sebagai mitra dalam perjuangan nasional. Posisi dan kedudukannya setara dengan pria sebagai warga negara.
“Soal wanita itu perlu dengan segera didjelaskan dan dipopulerkan. Sebab kita tidak dapat menjusun negara dan tidak dapat menjusun masjarakat, djika (antara lain-lain soal) kita tidak mengerti soal wanita.” kali ini Sukarno menuliskannya dalam buku berjudul 'Sarinah'.
