Hasil penelusuran Seknas FITRA itu dilakukan pada awal bulan September di 193 website pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang tersebar di 9 propinsi, Pemda yang mempublikasikan informasi anggaran masih di bawah 25%.
"Kota Blitar menempati peringkat pertama dalam Indeks keterbukaan informasi pemda yang menyediakan informasi anggaran untuk wilayah perkotaan dengan skor 54,39," kata Koordinator Advokasi Seknas FITRA Maulana dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (29/9/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Maulana, ketiga kota ini telah mempublikasikan informasi anggarannya tidak hanya pada satu tahun anggaran saja, melainkan informasi anggaran dipublikasikan setiap tahunnya.
"Di peringkat keempat hingga kesepuluh ditempati oleh Kota Kediri, Kota Semarang, Kota Pontianak, Kota Salatiga, Kota Banda Aceh, Kota Mataram, dan kota Madiun," ucapnya.
Sementara untuk wilayah kabupaten, Kebumen menempati peringkat pertama dengan skor 48,25. Diikuti oleh Kabupaten Banyuwangi dengan skor 43,53 dan Kabupaten Lumajang skor 42,76.
Berdasarkan temuan ini Seknas FITRA merekomendasikan agar Kementerian dalam negeri memberikan reward kepada pemda yang mempublikasikan informasi anggarannya dan punishment kepada pemda yang menutup informasi anggaran.
"Dengan memberikan insentif atau disinsentif anggaran, sebagaimana yang diberlakukan untuk ketepatan waktu penetapan APBD," tuturnya.
"DPRD tingkat daerah harus mendorong Pemda mempublikasikan informasi anggaran kepada publik melalui media informasi yang dapat diakses publik secara luas," imbuh Maulana.
(bal/jor)