"Kan nanti setelah 6 bulan ada evaluasi. Sekarang masih proses evaluasi," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2013).
Jokowi mengatakan, penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung sudah melalui tahapan dan prosedur yang tepat. Susan dianggap punya kemampuan sebagai lurah di Lenteng Agung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, PDIP sudah meminta Jokowi untuk tetap mempertahankan Susan sebagai lurah di Lenteng Agung, meski ada desakan dari warga yang ingin Susan dipindahkan.
"Partai mendukung sepenuhnya terhadap upaya penataan birokrasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang dilakukan dengan melalui proses uji kepatutan dan kelaikan. Berbagai macam bentuk tekanan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu harus dilihat sebagai politisisasi atas isu SARA," terang Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo pada Rabu (25/9) lalu.
Sementara itu, ormas sayap PDIP, Taruna Merah Putih (TMP) Jakarta mengatakan, penempatan lurah di suatu wilayah Jakarta merupakan hak prerogatif gubernur. Seharusnya, masyarakat menilai berdasarkan kinerja, bukan karena suku maupun agama.
"Jabatan lurah di DKI Jakarta bukan jabatan yang dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi pengangkatan lurah itu hak prerogatif dari Pak Gubernur, tentunya dengan memperhatikan masukan dari masyarakat," kata Ketua TMP Jakarta Charles Honoris kepada wartawan.
"Yang terpenting tentunya, kita sebagai satu bangsa sudah sepakat untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan atar golongan," tambahnya.
(jor/mok)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini