Polemik Panglima TNI Bukti DPR-Pemerintah Tak Pahami UU

Jakarta - Adanya polemik pergantian Panglima TNI dinilai sebagai bukti DPR dan pemerintah tak sepenuhnya memahami UU Pertahanan Negara dan UU TNI. Pasalnya, kedua pihak tersebut sama-sama menganggap Panglima TNI memiliki pengaruh politik yang strategis."Perdebatan ini muncul karena masing-masing pihak punya asumsi Panglima TNI punya pengaruh politik strategis sehingga terjadi pertarungan politik yang kuat."Demikian ujar pengamat militer dari CSIS Edy Prasetyono dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (6/11/2004).Padahal, lanjut Edy, 2 UU yang mengatur TNI sudah jelas mengatur bahwa Panglima TNI tidak bisa membuat kebijakan strategis. "Ini adalah suatu kesalahan total karena semua kebijakan TNI sudah ditentukan ada pada Menteri Pertahanan.""Jadi, siapapun Panglimanya tidak akan jadi soal karena tidak akan banyak perubahan di TNI. Dan TNI sudah dibawah otoritas sipil," tegasnya. Menurutnya, jika pergantian Panglima TNI terus diperdebatkan maka aspek politik jabatan Panglima TNI akan tetap besar. "Seharusnya yang harus didahulukan adalah bagaimanan kita mengontrol TNI," tandas dosen Pascasarjana FISIP UI ini.Untuk itu, kata Edy, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI harus ditinjau kembali. "Kalau kita yakin TNI sudah dibawah otoritas sipil maka sudah tidak relevan lagi adanya persetujuan atau tidak mengenai pengangkatan Panglima TNI." "Yang jelas, kita harus menjaga jangan sampai posisi Panglima TNI memiliki signifikansi politik yang besar," demikian Edy Prasetyono. (ton/)