RI dan RRC Bahas Peluang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) membahas kemungkinan untuk bekerja sama di bidang pertahanan, termasuk di bidang teknologi senjata. Indonesia juga sedang menjajaki kemungkinan untuk membeli senjata dari Cina.Demikian disampaikan Menko Polkam, Hukum, dan Keamanan Widodo AS usai menerima State Counselor RRC Tang Jian Exuang di kantor Menkopolhukkam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (5/11/2004).Dijelaskan Widodo, kunjungan counselor dari RRC merupakan kunjungan resmi dari pemerintah RRC yang juga bertindak sebagai duta khusus untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Dan saya sudah mendampingi beliau langsung diterima Bapak Presiden tadi pagi."Dalam pertemuan tersebyt telah disampaikan komitmen kuat kedua negara untuk membangun dan meningkatkan kerja sama di berbagai negara. Begitu juga di bidang keamanan, telah disinggung pentingnya kerja sama teknologi pertahanan, pendidikan, dan lain-lain. "Termasuk beliau menyampaikan bahwa pada dasarnya Indonesia dan Cina memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kedaulatan masing-masing.Oleh karena itu kerja sama untuk memerangi separatisme juga merupakan bagian yang penting untuk dikembangkan dan direalisasikan," kata Widodo..Ditanya apakah dibicarakan pembelian alat utama sistem persenjataan TNI dari Cina, Widodo mengiayakan. "Ya. Saya kira itu peluang yang harus dilihat ke depan. Memang dibicarakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki pemerintah Tiongkok dalam teknologi senjata. Dan itu hal-hal yang mungkin untuk dibuka."Sementara itu Tang Jian Xuang menyatakan pertemuan membicarakan peningkatan kerja sama dan konsultasi mengenai bidang keamanan. Dan pertemuan itu telah mencapai kesepakatan yang penting. "Saya juga sangat berterima kasih dengan pemerintah Indonesia yang terus menjaga kebijakan Satu Cina," katanya.Lalu dilanjutkanya, "Kami juga bertukar pikiran soal selat Taiwan dan bersedia untuk membendung separatis Taiwan merdeka. Saya yakin betul di bawah generasi baru pemerintah Indonesia akan memberikan lebih banyak pemahaman dan dukungan terhadap pemerintah Tiongkok." (gtp/)