Koalisi LSM untuk Parlemen Bersih & Efektif Diluncurkan

Jakarta - Lemahnya kinerja parlemen memancing keprihatinan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pagi tadi, Jumat (5/11/2004), empat LSM meluncurkan Koalisi LSM untuk Parlemen Bersih dan Efektif.Koalisi LSM untuk Parlemen Bersih dan Efektif ini diawaki oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Indonesia Procurement Watch (IPW), dan LBH Jakarta.Peluncuran digelar di press room Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, dan menghadirkan empat pembicara, yakni Arif Nur Alam (Fitra), Erna Ratnaningsih (LBH), Ibet, dan Sebastian (Formappi). Dalam pernyataan pers dijelaskan, Koalisi LSM untuk Parlemen Bersih dan Efektif dibentuk untuk mengontrol kinerja parlemen, mendorong partisipasi publik, mendorong transparansi di lembaga publik, dan mendorong perubahan di parlemen.Pembentukan koalisi ini dilatarbelakangi kinerja dan perilaku anggota DPR periode 1999-2004 yang kurang memuaskan dan tidak bisa memenuhi harapan masyarakat.Dari segi fungsi, parlemen 1999-2004 dinilai tidak dapat memenuhi target dalam proses legislasi. Selain itu juga belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara baik, tidak transparan dalam fungsi anggaran, dan menjadi ruang untuk korupsi (kesejahteraan individu)Perilaku parlemen pada periode lalu juga dinilai memprihatinkan, yakni sering memanipulasi kehadiran, baik formal dan faktual. Kode etik tidak pernah ditegakkan, dan isu korupsi anggota dewan merusak citra DPR sebagai wakil rakyat.Sementara dari segi pemenuhan aspirasi masyarakat, saat ini tidak pernah jelas bagaimana DPR menindanlajuti aspirasi publik. Secara institusional juga tidak jelas siapa yang menindaklanjuti aspirasi publik, akses untuk hal itu pun sulit didapat.Nah, anggota DPR periode 2004-2009 yang terdiri dari banyak wajah baru sebenarnya menimbulkan harapan baru bagi masyarakat. Harapan masyarakat begitu besar bahwa parlemen bisa menjadi kunci bagi perkembangan demokrasi di masa depan.Sayangnya, mereka mengawali masa tugasnya saling memperebutkan pimpinan-pimpinan Komisi I DPR. Ini, menurut Sebastian, bisa menyebabkan masyarakat tidak percaya bahkan alergi terhadap politik. (gtp/)