Dumai Berat Hati Jadi Transit

Dumai - Diperkirakan ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik ilegal dan non ilegal akan segera kembali dari semenanjung Malaysia. Kisah duka di Malaysia merupakan cerita tersendiri yang dibawa pulang ke tanah air. Mencari nafkah di negara lain tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Banyak duka, banyak cerita yang terlalu pahit untuk diterima oleh bangsa ini. Lantas apa dan bagaimana nasib para TKI itu? Berikut laporan wartawan detikcom, Chaidir Anwar Tanjung dari pintu gerbang pemulangan TKI di Dumai, Riau yang ditulis dalam laporan berseri.Terpaut sekitar 200 km arah utara dari Pekanbaru, terdapat sebuah kota kecil bernama Dumai yang berada di bibir pantai Selat Malaka. Letak geografis yang begitu dekat dengan negeri jiran itu, membuatnya sebagai salah satu pintu gerbang pemulangan TKI ilegal dari Malayasia di pulau Sumatera. Dumai, berpenduduk 200 ribu jiwa yang baru saja menjadi Kota Madya sejak bergulirnya otonomi daerah itu, kini menjadi pembicaraan hangat secara nasional, karena daerah itu sebagai tumpuan tempat transitnya ribuan TKI.Fenomena dijadikannya tempat pemulangan TKI itu menimbulkan pro dan kotra antara kepentingan pemerintah daerah setempat dengan kepentingan nasional. Secara umum, Pemko Dumai sempat menolak dijadikan daerah transit ribuan anak bangsa yang mengadu nasib ke negeri seberang. Masyarakat Dumai khawatir bila pemulangan TKI itu akan menjadi beban sosial tersendiri buat mereka. Itu sebabnya, Walikota Dumai Wan Syamsir Yus sempat pusing memikirkan daerahnya dijadikan pintu gerbang pemulangan ribuan TKI. Alasannya, dana APBD Pemko Dumai yang Rp 200 miliar itu jelas tidak mencukupi bila dialokasikan lagi untuk membantu dana pemulangan TKI ke kampung halamannya masing-masing. Tak cuma Dumai, Kabupaten Bengkalis yang juga berada di pantai Semenanjung Selat Malaka itu juga mempunyai alasan yang sama soal penolakan TKI tersebut.Tapi, syukurlah, Pemerintah Provinsi Riau cepat mengambil sikap soal pro dan kontra itu. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Riau H.R Mambang Mit mencoba menengahi masalah transitnya TKI ilegal dari Malaysia itu. Dengan tegas dia meminta kedua daerah tidak memiliki alasan untuk menolak sebagai daerah transit."Tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi Riau, apalagi daerah kabupaten untuk menolak daerahnya sebagai pintu masuk pemulangan TKI dari Malaysia. Dan kita sudah membentuk tim untuk menyiapkan diri dalam menangani pemulangan TKI tersebut, sebab mereka itu warga negara Indonesia juga,” kata Mambang.Karena itu, pihak Pemprov Riau sudah mempersiapkan tim untuk menangani pemulangan TKI ilegal Malaysia melalui dua daerahnya yakni Kotamadya Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Menurut Mambang Mit, untuk penanganan masalah pemulangan TKI memang memerlukan banyak persiapan termasuk dana. Karena itu dalam masalah pemulangan TKI ini semua pihak saling berkoordinasi tidak sepenuhnya menjadi beban bagi daerah tempat pemulangan. "Karena itu penanganannya nanti dilakukan dengan koordinasi terpadu dengan Pemko madya/kabupaten dan pemerintah pusat," katanya.Kendati telah ada persiapan untuk menangani masalah pemulangan TKI tersebut, sejauh ini Pemprov Riau belum mengetahui jadwal resmi pemulangan TKI tanpa dokumen itu. “Informasi pastinya akan pemulangan TKI ilegal kita belum kita dapatkan. Namun demikian kita persiapkan segalanya. Bagaimanapun mereka adalah saudara kita juga. Jadi jangan ada alasan untuk menolak,” kata Mambang.Terlepas pro dan kontra atas pemulangan TKI itu, yang pasti, Pemko Dumai terlihat berat hati bila kotanya dijadikan tempat pemulangan ribuan TKI tersebut. Ini bisa dilihat, belum siapnya sarana dan prasarana tempat pemulangan TKI itu. Sebuah gedung terminal pelabuhan di Dumai disulap sebagai tempat transitnya TKI dari Malaysia menuju kampung halaman masing-masing.Pemerintah Provinsi Riau dan Dumai, hanya mendirikan tenda-tenda darurat di sekitar pelanbuhan itu. Dalam kurun waktu sepekan terakhir ini, setidaknya sekitar 1.500 TKI ilegal yang mendapat amnesti dari Malaysia itu telah kembali ke tanah air lewat jalur Dumai. Para TKI itu tidak boleh berlama-lama di Dumai, mereka harus segera dipulangkan ke daerah asalnya. Ini guna menghindari tempat itu dijadikan ungsian para penganggur baru. Sehingga tenda-tenda darurat hanya sebagai tempat persinggahan sementara. Di gedung pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), TKI juga tidak diperbolehkan bermalam. Itu sebabnya, tempat penampungan sementara itu belum sepenuhnya terpenuhi unsur penunjang sebagai tempat penampungan. Di PT Pelindo, gedung seluas 75 x 80 merter itu, belum semuanya berlantaikan semen. Hanya sekitar 20x20 m tempat penampungan itu baru saja dilantai keramik. Selebihnya lantai itu masih berdebu. Sarana dapur umum seperti yang dijanjikan juga belum tersedia. Begitu juga dengan fasilitas lainnya, seperti kamar mandi dan WC. Tidak adanya fasilitas itu menandakan memang Pemko Dumai belum siap untuk menampung TKI di daerahnya. Fasilitas umum yang belum tersedia itu membuat kalang kabut para TKI bila sampai di tempat penampungan itu. Mereka juga bingung bila ingin mandi, mereka juga sibuk mencari ke mana harus membuang hajat. “Kita bingung Pak, tempat penampungan ini tidak tersedia kamar mandi dan WC umum. Bila ini buang hajat, kita terpaksa bersembunyi di balik-balik tembok gedung ini,” keluh Arman TKI asal Jambi kepada detikcom.Anehnya, Wakil Gubernur Riau Wan Abu Bakar, ketika menerima kedatangan Presiden SBY serta sejumlah jajaran kabinet, dalam laporannya, menyebutkan bila Dumai telah siap dijadikan tempat transit TKI. Di depan SBY saat dilakukan dialog dengan TKI, Wan Abu memaparkan bahwa tempat penampungan telah tersedia kamar mandi, WC umum, serta dapur umum. “Semua fasilitas penunjang itu telah kita sediakan agar TKI bisa nyaman di daerah transit ini,” kata Wan kepada Presiden.Tapi, semua itu hanya sebuah laporan tertulis di atas kertas. Kenyataan yang ada, apa yang dijadikan Pemda Riau dan Pemko Dumai tidak semanis yang dibayangkan. Yang tersedia, hanya sebuah tenda-tenda yang tidak dilengkapi fasilitas umum. (asy/)