.webp)
“Dari sisi pemilikan tujuannya bagus untuk memberikan kendaraan yang mengurangi polusi. Tapi dari sisi operasional itu akan menambah kemacetan lalu lintas,” kata Pristono saat ditemui detikcom di kantornya, Kamis (19/9) kemarin.
Sadar bahwa minat pembeli kendaraan akan meningkat dengan adanya LCGC, Dinas Perhubungan DKI akan mempercepat sejumlah program untuk mengurangi kemacetan. Antara lain pengadaan transportasi publik, yakni bus Transjakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mudah-mudahan ini bisa dikurangi atau dinolkan, sehingga transporasi umum lebih bergiat dan diminati,” kata Pristono
Menurut dia upaya penambahan ruas jalan dengan sistem pelebaran di jalur bottle neck, dan pembangunan jalan baru di missing link tak bisa diandalkan untuk mengejar pertumbuhan kendaraan di Jakarta.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga meminta percepatan pasokan bahan bakar gas. Menurut dia nyawa transportasi publik ada di bahan bakar. Penggunaan BBG akan membuat pengusaha lebih cepat balik modal, sebab BBG ini selain ramah lingkungan juga lebih murah.
Pristono mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk segera membuat peraturan yang bisa mendorong percepatan angkutan massal.
Adapun pemerintah provinsi sudah melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan setelah mobil murah hadir. Yakni dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum. Tahun ini misalnya ada tender pengadaan ratusan bus baru. Terdiri dari 400 bus transjakarta, dan 400 bus sedang. Tahun depan, pengadaan bus baru ditargetkan mencapai 1000 bus transjakarta dan 3000 bus medium. Semua dilakukan agar masyarakat mau beralih menggunakan angkutan umum.
Tak hanya kuntitas, dari segi kualitas juga mulai melakukan pengetatan. Misalnya kendaraan umum yang tidak lulus KIR dilarang beroperasi. Salah satu yang banyak disoroti akhir-akhir ini adalah Metromini. Menurut dia, sejak 15 Juli lalu, ada sekitar 263 kendaraan yang dikandangkan, di antaranya 120-an unit Metromoni, 30-an Kopaja dan lain-lain.
Pengamat transportasi dari ITDP (Institute for Transportation & Development Policy) Yoga Adiwinarto mendukung usulan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurut dia pemerintah harus memberikan stimulus berupa insentif keringanan pajak dan bea masuk untuk kendaraan umum.
Dia mencontohkan, di London Inggris, bus mendapat insentif berupa subsidi bahan bakar. “Jadi kalau kita beli bus tetap saja harganya sama, tapi harga solarnya murah karena disubsidi sedangkan kalau solar untuk kendaraan pribadi itu mahal,” kata Yoga.
(erd/erd)
