"Makanya kita mau panggil asosiasi konsultan. Mau tahu ini abal-abal atau nggak. Soalnya kan banyak sekali yang cuma modal surat doang. Sok-sokan jadi konsultan dan bisa menang tender. Yang menang tender juga subkan ke orang coba," kata pria yang akrab disapa Ahok ini di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2013).
Ahok pun membeberkan tender di lingkup Pemprov DKI selalu dikerjakan ke perusahaan lainnya sebagai sub kontraktor. Hal ini dilakukan karena persyaratan tender cukup sulit untuk perusahaan kecil yang menjadi sub perusahaan yang ikut tender.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok menambahkan yang memiliki sertifikat akreditasi adalah asosiasi yang tak memiliki pekerja di lapangan. Sementara pemborong kecil yang tak bisa ikut tender terjebak dalam peryaratan asosiasi, padahal belum tentu perusahaan yang ikut tender lebih baik dari perusahaan kecil.
"Harus melakukan evaluasi besar-besaran. Seluruh Indonesia masalahnya sama, yang menang tendernya siapa, yang mengerjakan semua sub. Padahal sub ini bisa lebih murah dan lebih baik, tapi nggak bisa ikut karena nggak memenuhi syarat," ujar Ahok.
Ahok mengkhawatirkan bila hal ini terus dibiarkan, maka para calo tender bisa menjamur. Ia juga mengeluhkan pihak yang bisa diandalkan lebih memilih tidak ikut dalam tender pemerintah karena beragam permasalahan birokrasi.
"Lama-lama kita banyak calo kalau di negara ini, kerja jadi calo bersertifikat namanya. Tentunya ada juga yang baik, tapi yang baik kadang nggak mau kerja dengan pemerintah. Runyam katanya, terlalu banyak macam-macamnya," ujar Ahok.
Di tengah proses pembangunan, GOR Koja rubuh pada pukul 17.50 WIB, Kamis (19/9) kemarin. Kecelakaan ini menyebabkan 7 orang tertimbun runtuhan. Polisi dan Pemprov DKI langsung bergerak menginvestigasi penyebab kecelakaan ini.
(vid/fdn)