BKKBN Ingin Tangani Masalah Kependudukan

Jakarta - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ingin menambah fungsinya menangani masalah kependudukan. Sebab tidak ada menteri yang menangani masalah tersebut.Usulan itu disampaikan Ketua BKKBN Sumarjati Arjoso dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Kamis (4/11/2004).Dia mengusulkan agar ke depan, lembaga yang dipimpinnya tersebut menangani juga masalah-masalah kependudukan. "Dengan penambahan fungsi tersebut, maka kepanjangan BKKBN berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional," katanya.Usulan tersebut, tutur Sumarjati, didasari kenyataan di dalam Kabinet Indonesia Bersatu tidak ada lagi badan yang mengurusi masalah kependudukan. Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang pernah ada, kini berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup.Padahal sebagai negara kelima dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menurut dia, masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia sangat besar. Seperti mobilitas dan pertambahan jumlah penduduk. Masalah tersebut memerlukan penanganan yang lebih fokus demi peningkatan kualitas kehidupan penduduk."Menurut Bapak Wapres, masuk akal bila BKKBN nanti fokus kepada pengendaliankependudukan," ungkap Sumarjati.Dikatakan dia, untuk mengemban fungsi baru itu nanti, BKKBN tidak akan membutuhkan perombakan organisasi besar-besaran. Sebab sumber daya manusianya dan infrastruktur dari pusat hingga daerah sudah ada. Bahkan saat ini pun pihaknya telah mempunyai program-program kerja di bidang kependudukan.Sumarjati akan memberikan masukan lebih lanjut mengenai konsep penggabungan tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menko Kesra dengan tembusan kepada Wapres."Kalau memang nanti disetujui, kami siap sekali untuk memulai secepatnya," demikian Sumarjati. (sss/)