Wapres Minta Peningkatan Pembangunan RSS

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementrian Perumahan Rakyat untuk menggenjot pengadaan rumah sehat sederhana (RSS) bagi rakyat kecil hingga 200 ribu per tahun. Langkah awalnya adalah dengan menjadikan Gerakan 1 Juta Rumah sebagai program kerja utama."Kita ditekankan untuk memberikan perhatian agar gerakan tersebut dapat menjadi program. Sehingga memiliki sasaran kuantitatif tertentu yang dapat diukur."Demikian disampaikan Menpera Muhammad Yusuf Ashari kepada wartawan di Istana Wapres jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Kamis (4/11/2004).Dijelaskan dia, permintaan wapres tersebut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksaan Gerakan 1 Juta Rumah yang diresmikan presiden sebelumnya, Megawati. Tahun ini, dari target 1 juta RSS, yang dapat direalisasikan kurang dari 60 ribu unit.Jumlah itu pun, lanjut dia, dicapai melalui pasar perumahan (formal). Sedangkan pengadaan melalui pasar informal (swadaya masyarakat) dan penertiban pemukinan belum tersentuh secara optimal."Wapres meminta kita untuk mengusahakan peningkatan pengadaan untuk 2005 hingga tiga kali lipat dari tahun ini. Jadi mendekati 200 ribu rumah di pasar formal, 600 ribu berupa swadaya masyarakat, dan 200 ribu lagi dari pemberdayaan masyarakat dan penertiban pemukiman kumuh," papar Yusuf.Untuk mendukung pencapaian target tersebut, sambung dia, salah satu program yang kini sedang terus dikerjakannya bekerja sama dengan Departemen Keuangan adalah membentuk Secondary Mortgage Facility (SMF).SMF merupakan mekanisme bantuan jangka panjang yang diberikan langsung kepada PNS, karyawan peserta Jamsostek dan kalangan menengah bawah lainnya dalam hal pembiayaan pemilikan rumah tinggal, yakni berupa subsidi uang muka, bunga kredit dan rentang cicilan lebih panjang."Pak Menkeu sudah menyediakan dana awal SMF sebesar Rp 1 triliun. Diharapkan setelah terbentuk dapat langsung beroperasi," kata Yusuf.Dirinya optimis dengan beroperasinya SMF nanti, masalah tingginya bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang selama ini menjadi kendala utama rakyat untuk memiliki rumah dapat terpecahkan. Apalagi mengingat sekitar 70 persen penduduk Indonesia saat ini masih berpenghasilan kurang dari Rp 1,5 juta per bulan, sehingga kemampuan mencicilnya juga masih rendah."Tentu tidak kalah penting adalah koordinasi lebih baik antara stake holder perumahan, seperti Perbankan, Pemda, Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM," demikian Yusuf. (sss/)