Handaka mencontohkan kemacetan di jalan Gatot Subroto sudah terjadi sejak pukul 7 pagi, padahal pada jam tersebut mal belum buka. Menurut dia hadirnya sejumlah pusat perbelanjaan itu justru memecah kepadatan lalu lintas.
Ada dua alasan yang disodorkan Handaka. Pertama, keberadaan mal di sekeliling Jakarta seperti di Cibinong, di Cibubur, Bekasi dan Serpong seperti Summarecon Mall, Alam Sutera dibuat dengan tujuan memecah-mecah kepadatan agar tidak tertumpuk di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara di Jakarta, pengaturan pembangunan mal sudah tepat. Yakni menyebar tidak terpusat pada di satu tempat. “Kalau mal itu cuma ada satu di Pondok Indah, misalnya PIM maka semua orang akan ke sana dan jadi bikin macet,” kata Handaka kepada detikcom, Selasa (17/9) lalu.
Namun dia mengakui ada beberapa mal seperti Pejaten Village di Jakarta Selatan berpotensi menimbulkan macet. Hal ini disebabkan karena pintu pengambilan tiket parkir yang sangat dekat dengan jalan raya. Apalagi mal tersebut hanya berjarak sekitar 20 meter dari perempatan lampu lalu lintas arah ke Kemang-Kuningan-Ragunan-Pejaten.
Akibatnya pada jam-jam tertentu, arus kendaraan pengunjung bisa membuat kemacetan hingga ke jalan raya. Untuk kasus seperti Pejaten Village Mall menurut Handaka kesalahan terletak pada penempatan pintu pengambilan tiket.
“Kalau itu kan bukan malnya tapi pengaturannya, tiketnya yang harus masuk ke dalam,” kata dia. Persoalan lahan parkir yang disediakan pengusaha pusat belanja pun diklaim sudah sesuai dengan ketentuan. Antara lain harus ada satu tempat parkir untuk tiap luas bangunan 50 meter persegi.
“Itu harus diikuti, malahan dengan tarif parkir yang sekarang naik, kapasitas fasilitas parkirnya digedein,” tambah Handaka. Pelebaran lahan parkir ini salah satu tujuannya untuk mencegah adanya parkir liar yang bisa mengganggu lalu lintas.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebut bakal adanya moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan pusat perbelanjaan. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku telah menolak memberikan izin terhadap 14 pusat perbelanjaan. “Kita ini punya 173 mal, paling banyak sedunia, sekarang sudah saya stop,” kata Jokowi.
Terkait wacana ini, Handaka mengatakan akan mengikuti keputusan gubernur. Namun ia berharap penghentian tersebut dilakukan sesuai dengan tata ruang sehingga tidak membingungkan masyarakat. Ia juga mengkoreksi jumlah mal di Jakarta yang menurut Jokowi kini mencapai 173 mall.
“Total cuma ada 76 mal, kalau yang 173 itu bukan mal, tapi yang kayak Carrefour, Pasaraya dihitung mal. Itu bukan mal tapi department store atau pusat belanja lain,” kata Handaka. Dia meminta kebijakan moratorium ini dikaji kembali karena mengingat Jakarta adalah kota jasa dan perdagangan.
(erd/erd)