Golkar Juga Haramkan Mahar Pilkada

Jakarta - Mantan cagub Sulsel Ilham Arief Sirajudin mengaku harus membayar mahar untuk mendapat dukungan PKS dan Hanura. Golkar-pun berkomentar mengenai realitas mahar di partainya.

"Kalau peraturan itu jelas (tidak boleh ada mahar). Tapi kalau ada yang ngakalin, ya itulah gunanya fungsi pengawasan," kata Wasekjen Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Tantowi mengungkapkan, partainya tidak mendukung seorang calon kepala daerah berdasarkan mahar. Melainkan partainya akan mendukung seseorang yang berpotensi untuk berkuasa.

"Kita dukung orang yang cendrung bisa berkuasa. Potensi ini bisa dilihat dari survei-survei," katanya.

Ilham Arief mengaku dimintai uang mahar oleh PKS sebesar Rp 10 miliar, namun hanya bisa dibayar Rp 8 miliar. Sementara kepada Partai Hanura, Ilham mengaku harus membayar Rp 2,5 miliar guna mendapat dukungan.

"Di Golkar, nggak ada mahar-mahar itu," pungkas Tantowi.

Di bawah sumpah di Pengadilan Tipikor, Ilham Arif Sirajudin mengaku diminta Rp 10 miliar oleh PKS agar didukung di Pilgub Sulsel. Akhirnya, Wali Kota Makassar yang sebentar lagi diganti ini hanya membayar Rp 8 miliar.

(dnu/van)