PD: Kita Tak Terima Mahar dari Cagub

Jakarta - Partai Demokrat menilai adanya mahar politik yang terungkap lewat kesaksian Ilham Arief Sirajudin di pengadilan Tipikor sebagai sebuah pelajaran politik. Demokrat mengaku, realitas di demokrat justru 'terbalik' soal mahar politik ini.

"Kalau di Demokrat malah terbalik. Bukan calon Pilkada yang membayar, tapi kita yang membiayai. Bahkan kita menyumbang," ujar Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2013).

Duit untuk dukungan calon yang maju ini berasal dari kas partai. Kas partai sendiri berasal dari iuran para kader, termasuk dari kader yang duduk di kabinet, anggota DPR, dan yang punya jabatan lain.

"Kita semua transparan, dan itu ada prosesnya dilakukan agar tidak ada mahar. Kita ada tim evaluasi untuk setiap Pilkada," tutur Menteri Koperasi dan UKM ini.

Demokrat mengaku hanya mengusung calon yang maju di Pilkada dari partainya sendiri. Dengan demikian tak perlu ada persyaratan mahar.

"Itu (pernyataan Ilham Arief) pembelajaran poilitik. Hal ini kurang baik. Namun semuanya tergantung mekanisme partai masing-masing untuk mencegah hal seperti ini," pungkasnya.

Di bawah sumpah di Pengadilan Tipikor, Ilham Arif Sirajudin mengaku diminta Rp 10 miliar oleh PKS agar didukung di Pilgub Sulsel. Akhirnya, Wali Kota Makassar yang sebentar lagi diganti ini hanya membayar Rp 8 miliar.

(dnu/van)