Eks Penasihat Khawatirkan Pelemahan KPK Usai Pemilu 2014

Jakarta - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkhawatirkan pelemahan lembaga anti korupsi itu pasca pemilu 2014. Hal ini bisa terjadi jika sistem pemilu tidak dimutakhirkan di pemilu selanjutnya.

"Kalau ternyata pemilu 2014 sama seperti pemilu yang akan datang atau sebelumnya, maka KPK akan dapat tantangan cukup besar dari DPR sendiri. Karena DPR itu akan dikuasai politisi bermasalah yang akan mengganggu eksistensi KPK," ujar Abdullah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (18/9/2013).

Abdullah menambahkan politisi bermasalah adalah politisi yang suka melakukan lobi-lobi dengan pengusaha hitam. Tidak menutup kemungkinan lobi tersebut berbau korupsi.

"Saya katakan politisi bermasalah, sebab ada politisi yang baik. Politisi yang bermasalah itu ada dekat-dekat dengan pengusaha hitam. Pengusaha hitam ini kolaborasi dengan koruptor, jadi ada istilah corruptor fight back, jadi perlawanan balik," ujar pria yang baru saja mendapat gelar doktor dari UNJ itu.

Abdullah menilai persoalan seperti money politic dalam pemilu juga menjadi tantangan KPK. Termasuk ketika KPK berhasil mengungkapnya dan kelompok tertentu berupaya melemahkan KPK melalui regulasi.

"Oleh karena itu, kalau sistem pilpres masih yang lalu-lalu, maka money politic yang berjalan terus itu jadi tantangan KPK ke depan," ujar pria yang menjadi penasihat KPK selama 8 tahun itu.

Abdullah menyarankan KPK mengoptimalkan kerjasama dengan KPU dan Bawaslu seperti yang telah dilakukan selama ini. KPK pun diharapkan turut memantau jalannya pemilu 2014 nanti.

"Itu yang sudah dikerjakan KPK dengan KPU dan Bawaslu untuk memantau pemilu 2014, sehingga diharapkan mampu mengurangi persoalan-persoalan itu. Maka KPK bisa kerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk beberapa kegiatan pemantauan," ujar Abdullah.

Sementara itu, terkait tantangan antar lembaga kepolisian dan kejaksaan, Abdullah berharap KPK terus meningkatkan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Walau ia menyatakan Polri dan Kejaksaan Agung bisa lebih terbuka.

"KPK harus tingkatkan intensitas koordinasi supervisi. Kita himbau kepolisian dan kejaksaan membuka diri agar bersama-sama dengan KPK lakukan reformasi birokrasi. Misalnya kasus simulator itu bisa dilepaskan untuk KPK. Kalau dilakukan Insya Allah indeks persepsi korupsi kita bisa menyaingi Malaysia," ujar Abdullah.

(vid/ega)