Indonesia Perjuangkan Isu Perempuan dan UKM dalam KTT APEC di Bali

Solo - Kerena ketangguhannya menghadapi badai krisis telah terbukti selama ini. Selain itu UKM selalu bersinggungan langsung dengan kaum wanita, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pemilik usaha. Karena itulah daya saing UKM di tingkat global harus semakin ditingkatkan.

"Indonesia akan mengusulkan pemberdayaan UKM serta pemberdayaan wanita menjadi fokus pembahasan pada KTT APEC di Bali Oktober mendatang. Usulan ini telah disepakati oleh ekonom dari 20 negara anggota APEC pada Senior Officials Meeting (SOM III) di Medan pada 22 Juni- 6 Juli 2013 lalu," kata staf ahli Menteri Luar Negeri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya, Wahid Supriyadi, dalam forum sosialisasi APEC untuk kalangan pemuda dan mahasiswa yang digelar di Solo, Selasa (17/9)/2013).

Lebih lanjut Wahid memaparkan, saat terjadi krisis di negara manapun, UKM selalu terbukti tangguh. Sedangkan dalam prakteknya, UKM selalu bersinggungan langsung dengan kaum perempuan, baik sebagai tenaga kerja maupun selaku pemilik usaha.

"Karena itulah daya saing UKM di tingkat global perlu semakin ditingkatkan. Demikian juga peran perempuan. Jumlah perempuan pengusaha diharapkan semakin meningkat melalui model-model pemberdayaan yang nantinya akan dibahas. Keberadaan wanita di sektor UKM bersinggungan langsung dengan ekonomi keluarga," lanjutnya.

Wahid mengatakan, KTT APEC ke-21 yang akan digelar di Bali Okotober mendatang diharapkan menghasilkan berbagai kesepakatan yang dapat membuat ekonomi Asia Pasifik menjadi lebih tangguh. Indonesia sebagai Ketua APEC 2013, menginginkan pertumbuhan yang lebih baik dan merata di seluruh negara anggota, sehingga APEC mampu menjadi penggerak perekonomian global.

Pertumbuhan yang baik dan merata itu penting ditekankan karena, menurut Wahid, keanggotaan APEC masih sangat timpang. Diharapkan, ke depan gap itu akan semakin berkurang dan tumbuh merata.

Selain dua hal tersebut, pada SOM di Medan juga telah disepakati APEC akan membahas tentang promosi, konektivitas, infrastruktur, dan pergerakan antar masyarakat di kawasan Asia Pasifik yang lebih mudah.


(mbr/try)