Bukan Rompi Antipeluru, Tapi Benahi Dulu Intelijen

Jakarta - Anggota Komisi III, -yang membidangi Hukum- Dewan Perwakilan Rakyat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan anggota polisi memang perlu menggunakan rompi antipeluru saat bertugas. Namun saat ini menurut dia yang perlu diprioritaskan adalah mengoptimalkan kinerja intelijen.

Salah satunya untuk mengungkapkan kasus-kasus penembakan misterius yang terjadi selama ini. Apalagi kasus penembakan ini terjadi karena masih beredarnya senjata ilegal di Indonesia. Menurut politisi Partai Demokrat ini, bila masalah peredaran senjata ilegal tak kunjung diselesaikan, bisa meresahkan sistem keamanan di kehidupan masyarakat.

“Hemat saya bukan di rompi anti peluru. Benar memang butuh. Tapi harus diselesaikan dulu yang masalah peredaran senpi ilegal kalau memang ingin ditertibkan,” kata Didi kepada detikcom, Jumat (13/9) pekan lalu.

Menurut Didi, alokasi anggaran ke Kepolisian RI sebenarnya sudah cukup besar. Hanya dia melihat saat ini belum dimaksimalkan untuk proyek-proyek yang sudah dijadwalkan. Selama ini, kepolisian minim manfaat dengan proyek pengadaan yang sudah ada, seperti pengadaan alat informasi teknologi, police blackborn, hingga pengadaan alat simulator surat izin mengemudi.

“Itu juga harus dioptimalkan karena jangan sampai dinilai percuma. Kalau enggak salah anggaran untuk polisi dalam APBN sekitar Rp 45 triliun,” ujarnya.

Kepolisian menurut Didi juga harus menindak tegas anggotanya yang bandel dengan mencari pekerjaan sampingan tanpa izin. Persoalan ini membuat kinerja polisi tidak profesional sehingga mempengaruhi citra polisi di mata masyarakat.

“Oknum yang nyambi jelas tidak boleh karena jadi terkesan pilih-pilih. Tapi, kalau permintaan masyarakat dan izin dari atasan, itu harus dilakukan,” kata Didi.

Anggota Komisi Hukum lainnya Nasir Djamil mengatakan, selain perlengkapan rompi antipeluru, kepolisian juga harus bisa menertibkan kinerja satuan petugas yang berada di lapangan.

Menurut dia rompi antipeluru diprioritaskan di daerah rawan kriminal seperti Ibu kota Jakarta. “Kalau itu memang perlu, ya harus diadakan untuk penambahan peralatan demi keamanan dan kinerja petugas polisi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Adapun Anggota Komisi I, -yang membidangi keamanan-, DPR, Nuning Kertopati Susaningtyas menambahkan penggunaan rompi antipeluru tidak akan menyelesaikan masalah. Menurut politisi Partai Hanura ini bila memang diperlukan, untuk tugas pengamanan kepolisian harus melibatkan Badan Intelijen Negara dan intansi lain.

Terkait anggaran yang dikeluhkan kepolisian, menurut dia itumasih wajar, karena mengacu dana alokasi secara parsial. “Polisi masih butuh dana untuk pendidikan bintaranya karena mereka ini lah yang menjaga keamanan masyarakat,” kata Nuning yang juga pengamat intelijen itu.

(erd/erd)