Penjelasan Wiranto Soal Demo Kader Hanura dan Pencopotan Pengurus Sumut

Jakarta - Kader Partai Hanura di Medan berunjuk rasa memprotes kepengurusan. Mereka tidak bisa menerima pencopotan ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Sumut. Berikut penjelasan Ketum DPP Wiranto mengenai masalah tersebut.

Wiranto mengaku memberikan perhatian khusus pada kasus yang membelit Ketua DPD Partai Hanura Sumut, Zulkifli Siregar. Karena itu, ia memberi kesempatan kepada Zulkifli agar berkonsentrasi menghadapi kasus yang kini menimpanya.

"Kami membebaskan Zulkifli dari tugas-tugas kepartaian untuk sementara sampai kasusnya tuntas secara hukum. Kalau dia tak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka jabatan ketua DPD Hanura Sumut akan dikembalikan pada Zulkifli," kata Wiranto sebagaimana disampaikan siaran pers Tim Redaksi Wiranto.com, Senin (16/9/2013).

Sebaliknya, jika Zulkifli terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tutur Wiranto, maka pelaksana tugas ketua DPD Hanura Sumut akan menggelar musdalub untuk memilih ketua yang baru. Saat ini, DPP Hanura menunjuk Teguh Samudera sebagai pelaksana tugas ketua DPD Hanura Sumut.

Wiranto berharap kepada semua pihak yang berkepentingan agar secara bijak memahami kondisi ini. Ia juga meminta kader Hanura bertindak dan berpikir dengan kepala dingin supaya permasalahan tersebut dapat cepat terselesaikan dan tak kian meluas.

Dia menambahkan, selama ini kader Partai Hanura belum ada yang terlibat kasus korupsi, baik mereka yang duduk di DPR Pusat maupun daerah. Karena itu, dia akan bertindak cepat jika ada kader yang terindikasi korupsi. "Ini untuk menjaga supaya semua kader tetap berkomitmen sebagai partai bersih dan antikorupsi. Sangat penting untuk menjaga agar partai ini tetap bersih," paparnya.

Menurut Wiranto, meski tak lagi menjabat ketua DPD Hanura Sumut, Zulkifli tetap menempati posisi sebagai anggota DPRD Sumut dan ketua fraksi Partai Hanura. Tanggung jawab Zulkifli sebagai anggota dewan, sambung Wiranto, tak digantikan karena hal itu juga terkait dengan konstituennya.

Zulkifli diperiksa oleh Tim Tipikor Polda Sumut, Jumat (23/8) lalu, selaku anggota Banggar DPRD. Tak hanya memeriksa, Tim Tipikor yang beranggotakan 17 orang itu juga sempat menggeledah ruang kerja Zulkifli di DPRD Sumut. Pemeriksaan dan pengeledahan ini terkait dugaan korupsi penyaluran dana alat kesehatan dalam Perubahan APBD Sumut 2013. Selain dia, sejumlah pejabat di beberapa kabupaten dan kota di Sumut juga sempat diperiksa.

(trw/mad)